Pilkada

Pelanggaran Masa Kampanye

2008-02-20T05:43:00.001-08:00

LAPORAN PELANGGARAN MASA KAMPANYE

01. Hari / Tanggal: Kamis, 03 Januari 2008
Tempat: Gedung DPRD Kabupaten Tangerang
Subjek: Pasangan ISMET-RANO dan JAZULI-AIRIN
Bentuk: Jumlah pengiring melebihi batasan
Bukti / Saksi: Relawan BEM-FAI UNIS Tangerang
Keterangan: Saat penyampaian Visi, Misi & Program calon dalam Rapat Paripurna DPRD, sebenarnya telah diatur bahwa masing-masing pasangan calon diperbolehkan membawa rombongan maksimal 20 orang. Namun kenyataan nya, baik pasangan ISMET-RANO maupun pasangan JAZULI-AIRIN didampingi oleh pendukung nya secara berlebihan. Bahkan terlihat pula beberapa ormas/OKP lengkap dengan atribut nya ikut menjadi “pengawal” masing-masing calon.

02. Hari / Tanggal: Kamis, 03 Januari 2008
Tempat: Desa Daon Kec. Rajeg
Subjek: Petugas PPS
Bentuk: Melibatkan Kepala Desa dalam masalah Undangan Pemilih
Bukti / Saksi: Warga
Keterangan: Beberapa warga yang telah terdaftar sebagai pemilih namun belum menerima undangan pemilih, saat mereka menanyakan kepada petugas PPS setempat terkesan diabaikan. Bahkan oknum PPS tersebut menyarankan warga yang belum mendapat undangan untuk menghubungi Kepala Desa.

03. Hari / Tanggal: Jumat, 04 Januari 2008
Tempat: Lapangan PWS Tigaraksa
Subjek: Pasangan ISMET-RANO
Bentuk: Penggunaan fasilitas negara
Bukti / Saksi: Relawan JANGKAR
Keterangan: Beberapa kendaraan Toyota Avanza berwarna hitam terlihat turut dalam iring-iringan pasangan ISMET-RANO, setelah diteliti ternyata kendaraan tersebut ber-nomor polisi BxxxxCQ. Kendati warna dasar plat berwarna hitam namun dari huruf akhir-nya (CQ) menandakan kendaraan tersebut adalah kendaraan dinas milik Pemkab Tangerang dengan warna dasar plat seharusnya adalah merah. Ternyata sipemakai berupaya mengelabui masyarakat dengan membuat plat nomor palsu ber-warna dasar hitam namun tidak merubah nomor polisi nya.

04. Hari / Tanggal: Jumat, 04 Januari 2008
Tempat: Lapangan PWS Tigaraksa
Subjek: Oknum PPK
Bentuk: Petugas PPK ikut kampanye
Bukti / Saksi: Relawan JANGKAR & BEM-FAI UNIS
Keterangan: Sedikitnya 2 Orang oknum petugas PPK terlihat ikut berada ditengah riuhnya suasana kampanye hari pertama ini. Seorang oknum PPK Jayanti terlihat ikut dalam rombongan pendukung ISMET-RANO sementara seorang oknum PPK Sindang Jaya bahkan ikut menggunakan atribut JAZULI-AIRIN.

05. Hari / Tanggal: Jumat, 04 Januari 2008
Tempat: Lapangan PWS Tigaraksa
Subjek: Pasangan JAZULI-AIRIN
Bentuk: Penggunaan simbol-simbol daerah.
Bukti / Saksi: Relawan BEM-FAI UNIS
Keterangan: Sebuah kendaraan ikut dalam rombongan pasangan JAZULI-AIRIN, kendaraan tersebut dipenuhi gambar pasangan calon. Sayangnya, kendaraan itu juga membawa logo Pemkab Tangerang dan Pemprov Banten.

06. Hari / Tanggal: Jumat, 04 Januari 2008
Tempat: Lapangan PWS Tigaraksa
Subjek: Anggota Ormas/OKP
Bentuk: Saling Ejek
Bukti / Saksi: Relawan Scooter Fans Club
Keterangan: Fanatisme yang berlebihan terhadap para calon-nya membuat oknum Pemuda Pancasila dan BPPKB terlibat saling ejek dan saling menghina calon saingannya saat kendaraan mereka berpapasan dalam pawai.

07. Hari / Tanggal: Jumat, 04 Januari 2008
Tempat: Lapangan PWS Tigaraksa
Subjek: Pasangan ISMET-RANO dan JAZULI-AIRIN
Bentuk: Kendaraan pendukung melebihi batas jumlah maksimum
Bukti / Saksi: Relawan JANGKAR
Keterangan: Baik pasangan ISMET-RANO maupun pasangan JAZULI-AIRIN tidak mengindahkan ketentuan penyelenggara yang membatasi kendaraan peserta kampanye damai dari masing-masing calon maksimum hanya 20 kendaraan saja.

08. Hari / Tanggal: Sabtu, 05 Januari 2008
Tempat: Lapangan Cilenggang, Serpong
Subjek: Pasangan ISMET-RANO
Bentuk: Arak-arakan diluar rute lokasi kampanye
Bukti / Saksi: Relawan BEM
Keterangan: Puluhan kendaraan roda dua melakukan konvoi di beberapa ruas jalan yang berada diluar rute arah lokasi kampanye. Selain melakukan arak-arakan, para pengendara yang menggunakan atribut pasangan ISMET-RANO tersebut juga banyak yang tidak menggunakan Helm.

09. Hari / Tanggal: Sabtu, 05 Januari 2008
Tempat: Lapangan Tunas Jaya, Teluknaga
Subjek: Pasangan JAZULI-AIRIN
Bentuk: Melibatkan Anak-anak dalam kampanye
Bukti / Saksi: Relawan JANGKAR
Keterangan: Puluhan Anak-anak dibawah umur terlihat bersemangat mengikuti kampanye JAZULI-AIRIN. Dengan menggunakan atribut lengkap, mereka meneriakkan yel-yel yang sesungguhnya tidak mereka ketahui apa maksudnya.

10. Hari / Tanggal: Minggu, 06 Januari 2008
Tempat: Jl. TMP Taruna, Tangerang
Subjek: Pasangan ISMET-RANO
Bentuk: Kendaraan Pemerintah ikut kampanye
Bukti / Saksi: Relawan BEM-FAI UNIS
Keterangan: Sebuah mobil tangki air colt diesel berwarna biru milik PDAM Kab. Tangerang melintas di Jl. TMP Taruna dari arah Sewan. Pada kendaraan yang dipenuhi sticker tersebut juga tertancap bendera bergambar pasangan ISMET-RANO.

11. Hari / Tanggal: Minggu, 06 Januari 2008
Tempat: Lapangan Tunas Jaya, Teluknaga
Subjek: Pasangan ISMET-RANO
Bentuk: Oknum Kepala Desa ikut Kampanye
Bukti / Saksi: Relawan JANGKAR
Keterangan: Sedikitnya ada 4 orang oknum Kepala Desa/Lurah yang terlihat berada di tengah-tengah massa peserta kampanye pasangan ISMET-RANO.

12. Hari / Tanggal: Minggu, 06 Januari 2008
Tempat: Lapangan Sepakbola Balaraja
Subjek: Pasangan JAZULI-AIRIN
Bentuk: Juru Kampanye tidak terdaftar
Bukti / Saksi: Relawan JANGKAR
Keterangan: Seorang Fungsionaris PPP terlihat berorasi diatas panggung kampanye pasangan JAZULI-AIRIN, padahal oknum partai tersebut tidak terdaftar sebagai Juru Kampanye.

13. Hari / Tanggal: Minggu, 06 Januari 2008
Tempat: Jl. Raya Cisoka
Subjek: Pasangan JAZULI-AIRIN
Bentuk: Pawai melewati batas waktu yang ditentukan
Bukti / Saksi: Relawan JANGKAR
Keterangan: Iring-iringan puluhan kendaraan mobil dan motor masih terlihat berkeliling sambil meneriakkan yel-yel, bahkan beberapa orang dalam kendaraan tersebut terlihat membagikan sticker JAZULI-AIRIN, padahal saat itu sudah menunjukkan pukul 18.00 WIB (menjelang magrib) yang sebenarnya sudah melewati batas waktu yang ditentukan KPUD (maksimal sampai pukul 17.00 WIB).

14. Hari / Tanggal: Minggu, 06 Januari 2008
Tempat: Jl. Raya Pantai Dadap, Kosambi
Subjek: Pasangan JAZULI-AIRIN
Bentuk: Kampanye diluar wilayah/zona yang ditentukan
Bukti / Saksi: Warga & Relawan JANGKAR
Keterangan: Seorang warga RW 05 Kel. Dadap, Kosambi memasang tenda didepan rumahnya. Kemudian disana mulai berdatangan massa yang mengenakan atribut JAZULI-AIRIN, dan sore hari nya serombongan orang yang mengaku sebagai perwakilan cawabup AIRIN datang ke tempat itu. Padahal, hari itu pasangan JAZULI-AIRIN hanya boleh berkampanye di wilayah/zona Barat sedangkan Kec. Kosambi masuk wilayah/zona Utara.

15. Hari / Tanggal: Senin, 07 Januari 2008
Tempat: Jl. Raya Curug
Subjek: Oknum pendukung pasangan ISMET-RANO
Bentuk: penganiayaan terhadap Pendukung pasangan JAZULI-AIRIN
Bukti / Saksi: Warga / Relawan JANGKAR
Keterangan: Senin dinihari, 9 orang relawan JAZULI-AIRIN yang sedang melakukan pemasangan atribut di Jl. Raya Curug didatangi oleh sekelompok orang yang diduga pendukung pasangan ISMET-RANO. Setelah sempat bersitegang sekelompok orang yang jumlahnya lebih banyak ini menganiaya relawan JAZULI-AIRIN. Bahkan salah seorang diantaranya sempat terluka akibat senjata tajam.

16. Hari / Tanggal: Selasa, 08 Januari 2008
Tempat: Kantor Kecamatan Cikupa
Subjek: Oknum Birokrasi
Bentuk: Pengumpulan massa peserta kampanye di Kantor Kecamatan
Bukti / Saksi: Relawan JANGKAR
Keterangan: Puluhan massa yang akan mengikuti kampanye pasangan ISMET-RANO terlihat berkumpul di Kantor Kecamatan Cikupa. Nampaknya ada oknum Kecamatan yang sengaja meng-organisir. Amat disayangkan jika kantor pemerintahan yang semestinya steril dari kegiatan politik justru dijadikan sarana pengerahan massa untuk kekuatan politik tertentu.

17. Hari / Tanggal: Rabu, 09 Januari 2008
Tempat: Lapangan PWS Tigaraksa
Subjek: Jurkam pasangan JAZULI-AIRIN
Bentuk: Mendiskreditkan kandidat lain
Bukti / Saksi: Relawan JANGKAR
Keterangan: Dalam orasi politiknya, 2 orang Jurkam pasangan JAZULI-AIRIN berinisial DK dan BN sempat menyebut nama pasangan lain dan mengatakan bahwa orang tersebut terindikasi melakukan korupsi serta membeberkan kegagalannya memimpin Tangerang yang bernada mendiskreditkan.

18. Hari / Tanggal: Kamis, 10 Januari 2008
Tempat: Kecamatan Pakuhaji
Subjek: Pasangan JAZULI-AIRIN
Bentuk: Pemasangan atribut di tempat ibadah
Bukti / Saksi: Relawan BEM-FAI UNIS Tangerang
Keterangan: Dihalaman sebuah Musholla di Kel. Pakuhaji, kec. Pakuhaji terpampang spanduk pasangan JAZULI-AIRIN, padahal peraturan KPU telah melarang pemasangan atribut di tempat-tempat ibadah. Setelah dilakukan pemantauan ternyata spanduk milik pasangan JAZULI-AIRIN ini juga terpampang di beberapa tempat ibadah/Musholla/Masjid lainnya di Kecamatan Pakuhaji.

19. Hari / Tanggal: Jum’at, 11 Januari 2008
Tempat: Kecamatan Cikupa, Panongan, Sindangjaya dan Pamulang
Subjek: Petugas PPK
Bentuk: Kekacauan data DPT
Bukti / Saksi: Warga / Relawan JANGKAR
Keterangan: Ketidaktelitian petugas PPK saat meng-input data DPT menuai persoalan. Sedikitnya 4 Kecamatan terdapat pemilih ganda dan pemilih yang tidak tercatat meski telah didaftar. Di Kecamatan Cikupa saja ada sekitar 338 suara yang tertukar, yaitu nama-nama yang ada di TPS 1 Desa Talaga muncul kembali sebagai pemilih di TPS 15, sementara nama pemilih TPS 15 hilang seluruhnya. Ditengarai hal ini terjadi juga di Desa Cikupa, Cibadak dan Pasir Gadung.

20. Hari / Tanggal: Sabtu, 12 Januari 2008
Tempat: Desa Cukanggalih, Kec. Curug
Subjek: Petugas PPS
Bentuk: Pemilih Ganda
Bukti / Saksi: Warga
Keterangan: Seorang warga di Desa Cukang Galih Kec. Curug mendapatkan 2 surat undangan dengan 1 nama. 1 undangan tersebut memilih di TPS 6 dan satu lagi memilih di TPS. Diduga kasus serupa juga terjadi dibeberapa wilayah lain.

21. Hari / Tanggal: Sabtu, 12 Januari 2008
Tempat: Kantor Dinas Pendidikan UPTD Kec. Cisoka
Subjek: Oknum Birokrasi
Bentuk: Kampanye Terselubung di lingkungan PNS/Guru
Bukti / Saksi: Korwil JANGKAR (Aang Suradihardja)
Keterangan: Pengajian para Guru dilaksanakan di Kantor Dinas tersebut dipimpin langsung oleh Kepala UPTD PMP-SD dan seorang ulama, sayangnya acara tersebut berubah menjadi ajang kampanye karena diisi dengan ajakan untuk memilih incumbent (ISMET-RANO). Ironisnya lagi, hari itu adalah jadwal kampanye milik pasangan JAZULI-AIRIN.

22. Hari / Tanggal: Minggu, 13 Januari 2008
Tempat: Jl. AMD Kp. Onyam, Desa Sukabakti, Kec. Curug
Subjek: Oknum Pendukung ISMET-RANO
Bentuk: Perusakan & pelecehan atribut pasangan JAZULI-AIRIN
Bukti / Saksi: Warga
Keterangan: Beberapa Baliho milik pasangan JAZULI-AIRIN yang ada di Jl. AMD Rt. 002/10 Desa Sukabakti, Kec. Curug telah dirusak oleh orang tak dikenal. Perusakan tersebut dilakukan dengan cara menempelkan wajah Jazuli dan Airin dengan stikcer bergambar Ismet.

Hasil Perolehan Suara

2008-02-20T05:35:00.000-08:00

HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA

NO	KECAMATAN	ISMET RANO	USAMAH HABIB	JAZULI AIRIN
1	Balaraja	21.745	1.987	15.657
2	Jayanti	14.963	1.108	9.106
3	Tigaraksa	26.892	2.142	17.617
4	Jambe	11.072	910	6.737
5	Cisoka	16.192	1.723	11.844
6	Kresek	13.665	1.313	12.784
7	Kronjo	13.485	1.276	12.110
8	Mauk	18.710	1.678	17.918
9	Kemiri	7.623	1.123	7.572
10	Sukadiri	14.475	997	10.381
11	Rajeg	28.076	2.605	22.848
12	Pasar Kemis	45.654	4.166	28.703
13	Teluknaga	29.518	2.555	25.962
14	Kosambi	24.815	2.252	22.820
15	Pakuhaji	25.998	1.957	19.612
16	Sepatan	20.188	1.780	13.463
17	Curug	31.920	1.976	19.815
18	Cikupa	35.757	3.029	27.020
19	Panongan	17.711	1.633	13.985
20	Legok	19.303	1.243	14.449
21	Serpong	26.370	2.778	15.576
22	Pagedangan	22.688	1.276	14.971
23	Cisauk	13.622	975	8.775
24	Pondok Aren	57.313	2.753	28.532
25	Pamulang	53.988	3.777	35.386
26	Ciputat	41.670	2.500	23.990
27	Sukamulya	14.210	1.249	12.589
28	Kelapa Dua	30.398	1.940	15.163
29	Sindang Jaya	16.447	1.564	13.239
30	Sepatan Timur	19.027	2.033	12.773
31	Solear	14.693	1.608	10.362
32	Gunung Kaler	10.342	910	9.302
33	Mekar Baru	7.572	1.069	7.057
34	Ciputat Timur	28.492	1.853	17.517
35	Sepong Utara	20.883	1.550	10.509
36	Setu	11.057	927	9.341
	JUMLAH	826.534	66.215	575.485

PERINCIAN PEROLEHAN SUARA:

1. ISMET – RANO : 826.534 (56,29%)
2. USAMAH – HABIB : 66.215 (4,51%)
3. JAZULI – AIRIN : 575.485 (39,20%)

Jumlah Suara Sah : 1.468.234
Suara Tidak Sah : 34.814
Total Pemilih : 1.503.048 (66,26%)
Pemilih Terdaftar : 2.268.363
Tidak Memilih : 765.315 (33,73%)

Jadwal Kampanye

2008-02-20T05:19:00.000-08:00

JADWAL KAMPANYE PILKADA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2008

Kamis, 03 Januari 2008

Penyampaian Visi, Misi & Program seluruh pasangan calon didepan Rapat Paripurna DPRD Kab. Tangerang.

Jumat, 04 Januari 2008

Kampanye Damai di Lapangan PWS Tigaraksa Pukul 14.00 WIB

Sabtu, 05 Januari 2008

ZONA SELATAN : Ismet - Rano
ZONA BARAT : Usamah - Habib
ZONA UTARA : Jazuli - Airin

Minggu, 06 Januari 2008

ZONA SELATAN : Usamah - Habib
ZONA BARAT : Jazuli - Airin
ZONA UTARA : Ismet - Rano

Senin, 07 Januari 2008

ZONA SELATAN : Jazuli - Airin
ZONA BARAT : Ismet - Rano
ZONA UTARA : Usamah - Habib

Selasa, 08 Januari 2008

Ismet – Rano : Seluruh Kabupaten (Blok)

Rabu, 09 Januari 2008

Jazuli – Airin : Seluruh Kabupaten (Blok)

Kamis, 10 Januari 2008

Usamah – Habib : Seluruh Kabupaten (Blok)

Jumat, 11 Januari 2008

Ismet - Rano : Seluruh Kabupaten (Blok)

Sabtu, 12 Januari 2008

JAZULI – AIRIN : Seluruh Kabupaten (Blok)

Minggu, 13 Januari 2008

USAMAH – HABIB : Seluruh Kabupaten (Blok)

Senin, 14 Januari 2008

ZONA SELATAN : Ismet - Rano
ZONA BARAT : Usamah - Habib
ZONA UTARA : Jazuli - Airin

Selasa, 15 Januari 2008

ZONA SELATAN : Usamah - Habib
ZONA BARAT : Jazuli - Airin
ZONA UTARA : Ismet - Rano

Rabu, 16 Januari 2008

ZONA SELATAN : Jazuli - Airin
ZONA BARAT : Ismet - Rano
ZONA UTARA : Usamah - Habib

17 - 19 Januari 2008 : MASA TENANG

Minggu, 20 Januari 2008 : HARI PENCOBLOSAN

Keterangan:

ZONA SELATAN : Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara, Setu, Pondok Aren, Pamulang, Pagedangan dan Cisauk.
LOKASI KAMPANYE : Lap. Sepak Bola Cilenggang, Serpong dan Lap. Sepak Bola Kel. Jombang, Ciputat

ZONA BARAT : Kecamatan Legok, Curug, Kelapa Dua, Panongan, Cikupa, Balaraja, Tigaraksa, Jambe, Jayanti, Sukamulya, Kresek, Gunung Kaler, Solear dan Cisoka.
LOKASI KAMPANYE : Lap. Sepak Bola Balaraja, dan Lapangan PWS, Tigaraksa.

ZONA UTARA : Kecamatan Sindang Jaya, Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Sukadiri, Sepatan, Sepatan Timur, Mauk, Kemiri, Rajeg, Pasar Kemis, Keronjo dan Mekar Baru.
LOKASI KAMPANYE : Lap. Sepak Bola Tunas Jaya, Teluk Naga dan Lap. Sepak Bola Sepatan.

Daftar Pemilih Tetap

2008-02-20T05:12:00.000-08:00

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PILKADA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2008

NO	KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH TPS
1	Balaraja	61.381	131
2	Jayanti	35.569	69
3	Tigaraksa	69.210	135
4	Jambe	25.390	56
5	Cisoka	47.397	87
6	Kresek	41.638	79
7	Kronjo	38.912	75
8	Mauk	51.955	119
9	Kemiri	25.879	50
10	Sukadiri	35.958	73
11	Rajeg	77.201	145
12	Pasar Kemis	127.728	263
13	Teluknaga	86.251	165
14	Kosambi	72.930	136
15	Pakuhaji	64.713	120
16	Sepatan	52.566	94
17	Curug	84.781	160
18	Cikupa	99.132	204
19	Panongan	48.464	96
20	Legok	51.148	97
21	Serpong	65.697	140
22	Pagedangan	53.094	107
23	Cisauk	35.871	68
24	Pondok Aren	160.061	314
25	Pamulang	158.406	317
26	Ciputat	105.837	222
27	Sukamulya	37.992	76
28	Kelapa Dua	81.917	157
29	Sindang Jaya	45.717	93
30	Sepatan Timur	48.157	96
31	Solear	41.977	83
32	Gunung Kaler	32.315	68
33	Mekar Baru	24.668	52
34	Ciputat Timur	92.508	189
35	Sepong Utara	53.400	110
36	Setu	32.543	66
	JUMLAH	2.268.363	4.512

Daftar Pemilih Sementara

2008-02-20T05:05:00.000-08:00

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH SEMENTARA
PILKADA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2008

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Balaraja	58,405
2	Jayanti	34,266
3	Tigaraksa	66,378
4	Jambe	24,028
5	Cisoka	46,442
6	Kresek	38,859
7	Kronjo	38,379
8	Mauk	48,427
9	Kemiri	25,048
10	Sukadiri	33,997
11	Rajeg	74,370
12	Pasar Kemis	127,673
13	Teluknaga	79,201
14	Kosambi	70,717
15	Pakuhaji	63,989
16	Sepatan	50,560
17	Curug	80,731
18	Cikupa	95,254
19	Panongan	46,176
20	Legok	44,869
21	Serpong	56,340
22	Pagedangan	50,959
23	Cisauk	33,641
24	Pondok Aren	143,960
25	Pamulang	153,642
26	Ciputat	98,491
27	Sukamulya	36,631
28	Kelapa Dua	78,921
29	Sindang Jaya	40,687
30	Sepatan Timur	46,941
31	Solear	41,303
32	Gunung Kaler	29,267
33	Mekar Baru	23,340
34	Ciputat Timur	89,441
35	Sepong Utara	50,204
36	Setu	31,069
	JUMLAH	2,152,606

Biodata Calon

2008-02-20T04:51:00.001-08:00

BIODATA
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2008

Partai Pengusung:

PARTAI GOLKAR, PDIP, PPP, PAN, PKPI, PPDI, PNBK, PATRIOT, PPDK, PBSD, PPIB, PNI, MARHAENIS, PPD, PELOPOR, PARTAI MERDEKA.

Posko Kampanye:

Jl. Kelapa Puan Raya Gading Serpong-Tangerang, Tlp. 081524521007

Nama Calon Bupati : Drs. H. ISMET ISKANDAR
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir : Rangkas Bitung, 02 Mei 1948
Alamat : Giri Loka III Sektor IV NO. 17 RT 01/01 Lengkong Wetan SERPONG TANGERANG

Nama Calon Wakil : H. RANO KARNO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 08 Oktober 1960
Alamat : Jl. Karang Asri VII/IA RT.13/03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

-------------------------------------------------------------------

Nama Partai Pengusung:

PARTAI DEMOKRAT DAN PKB

Alamat Posko Kampanye:

Jl. Benda Permai Raya Blok F1 No. 26 Pamulang Permai II, Pamulang-Tangerang, Telp. 021 70469188, 021 71547826, fax. 021 74630523

Nama Calon Bupati : Drs. H. USAMAH HISYAM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 14 Mei 1963
Alamat : Kompleks Puspitaloka Sektor III.2 Teratai II Blok 1.4 Kav. 14-15 Bumi Serpong TANGERANG

Nama Calon Wakil : Drs. H. HABIB ALI ALWI AL HUSAINY
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir : Ambon, 2 September 1967
Alamat : Kp. Perigi RT.18/05 NO. 85 Kelurahan Lengkong Wetan Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang.

-------------------------------------------------------------------

Nama Partai Pengusung:

PKS, PBR,PKPB, PPNUI,PSI, PBB

Alamat Posko Kampanye:

Ruko Golden Mardid II Blok F10, Telp. 021 5378673, fax. 021 5378573, BSD City – Kabupaten Tangerang

Nama Calon Bupati : H.Jazuli Juwaini, Lc, MA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 02 Maret 1968
Alamat : Jl. Parkit No. 10 RT. 04/04 Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat Tangerang

Nama Calon Wakil : Hj.Airin Rachmi Diany, SH, MH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir : Banjar, Ciamis 28 Agustus 1976
Alamat : Komplek Perumahan Alam Sutera, Cluster Narada, Jl. Narada V No. 6 Kelurahan Kulonan Kec. Serpong – Tangerang.

Jadwal & Tahapan PILKADA

2008-02-20T04:47:00.000-08:00

Pembentukan & Pelantikan PPK : 01 – 20 Agustus 2007
Pembentukan & Pelantikan PPS : 15 – 31 Agustus 2007
Penyerahan DP4 dari Pemda kepada KPUD : 21 September 2007
Penyerahan DP4 dari KPUD kepada PPK dan PPS : 22 – 23 Sept 2007
Pemutakhiran dan Valisasi DP4 : 24 – 30 Sept 2007
Sosialisasi Pilkada : 01 Sept – 31 Des 2007
Penyusunan, Penetapan & Pengumuman DPS : 08 – 28 Oktober 2007
Pendaftaran Pasangan Calon : 20 – 26 Oktober 2007
Perbaikan DPS : 17 – 19 Oktober 2007
Pendaftaran & Pencatatan Pemilih Tambahan : 20 – 31 Oktober 2007
Penyusunan, Penetapan & Pengumuman DPP : 01 – 06 November 2007
Penetapan & Pengumuman Pasangan Calon : 17 – 22 November 2007
Penetapan & Pengumuman DPT & jumlah TPS : 20 – 25 November 2007
Penyusunan & Penetapan rekapitulasi Jumlah Pemilih & TPS : 29 – 30 November 2007
Penyerahan Daftar Tim Kampanye : 14 – 19 Desember 2007
Penetapan Jadwal & Lokasi Kampanye : 20 – 27 Desember 2007
Penyampaian Laporan sumbangan dana Kampanye I : 01 Januari 2008
Penyerahan Kartu Pemilih : 01 – 15 Januari 2008
Pendistribusian Logistik : 01 – 19 Januari 2008
Pengumuman & Penyampaian Undangan pemungutan Suara : 01 – 15 Januari 2008
Pelaksanaan kampanye : 02 – 16 Januari 2008
Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye II : 17 Januari 2008
Masa tenang : 17 – 19 Januari 2008
Pemungutan & Penghitungan Suara : 20 Januari 2008
Penyusunan Berita Acara penerimaan & rekap jumlah suara di kecamatan : 21 – 23 Januari 2008
Penyusunan Berita Acara penerimaan & rekap jumlah suara di kabupaten : 24 – 26 Januari 2008
Penetapan & Pengumuman hasil Penghitungan Suara : 26 – 27 Januari 2008
Proses Penyelesaian gugatan sengketa perolehan hasil pilkada : 01 – 14 Februari 2008
Pelantikan : 22 Februari 2008

Sumber: KPUD Kab. Tangerang.
Keterangan:

DP4 : Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu.
DPS : Daftar Pemilih Sementara.
DPP : Daftar Pemilih Perbaikan.
DPT : Daftar Pemilih Tetap.

Panduan Pemantau

2008-02-20T04:37:00.000-08:00

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN

ETIKA PEMANTAU

Relawan harus mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses penyelenggaraan Pilkada dari tahap awal sampai akhir.
Relawan harus berpakaian sopan, rapi, dan tidak mencolok.
Relawan dilarang menggunakan dan memakai seragam, tanda gambar, warna atau atribut yang memberi kesan mendukung atau menolak suatu parpol/Kandidat tertentu saat pemantauan.
Jangan menarik perhatian kepada orang/pihak yang tidak suka.
Bersikap ramah dan sopan terhadap obyek yang dipantau (panitia, masyarakat, saksi, kandidat dan lain-lain).
Tidak boleh menimbulkan rasa curiga dari masyarakat ataupun obyek yang dipantau.
Memakai atau menunjukkan tanda pengenal dari JANGKAR PILKADA.
Dilarang menerima suap, hadiah, fasilitas dan kompromi dalam bentuk apapun yang merugikan proses pemantauan.
Melaporkan setiap pelanggaran Pilkada kepada Panwas dan KPUD.
Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pilkada serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pilkada dan kepada pemilih.
melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif dan memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematik dan dapat diverifikasi.
Relawan dilarang melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pilkada serta hak dan kewajiban pemilih.
Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

TIPS PEMANTAUAN

Gunakan metode 5W + 1H ( Apa, Siapa, Dimana, Kapan, Mengapa + Bagaimana) untuk mengungkap fakta yang valid.
Informasi tidak harus dari sumber pertama (dapat juga dari informasi orang kedua atau dari media).
Setiap informasi harus di- cross chek dengan orang yang bersangkutan dan atau dengan sumber serta saksi yang lain.
Mengenal medan (lokasi pemantauan) dahulu sebelum melakukan pemantauan.
Melakukan dialog dan kontak personal dahulu dengan masyarakat sekitar (pemilih) untuk mempermudah perolehan informasi pemantauan.
Menyiapkan Outline/draft-pertanyaan sebelum melakukan pemantauan.
Menyusun langkah-langkah yang akan di tempuh dalam proses pemantauan.
Mengumpulkan dan mengamankan alat-alat bukti untuk setiap pelanggaran yang terjadi.
Mengamati, mencatat dan menganalisa kejadian di lapangan.

KONSEP PEMANTAUAN

JANGKAR PILKADA sebagai institusi pemantau pada Pilkada 2008 dengan segala keterbatasannya mencoba memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat. Informasi yang berdasar pada fakta di lapangan, baik melalui wawancara, investigasi maupun laporan langsung nara sumber. Informasi yang diberikan tentu tetap berlandaskan pada prinsip JANGKAR PILKADA: Obyektif, Independen, Netral, Faktual, dan Analitis. Sehingga hasil yang diperoleh dapat mendorong masyarakat pada sebuah kesadaran sejati.

A. PEMANTAUAN KAMPANYE

Ketentuan Pemantauan Kampanye

Dalam memantau kampanye relawan harus mengenal beberapa ketentuan dasar yang terkait dengan aturan main kampanye. Kesetaraan, egaliter dan penghormatan terhadap setiap elemen dalam proses Pilkada adalah prinsip yang tidak boleh ditinggalkan dalam pemantauan itu. Adapun ketentuan kampanye yang harus dipantau adalah sebagai berikut :

a) Tidak boleh menggugat pancasila atau UUD 45.

b) Isi kampanye harus bersifat menawarkan program kandidat terkait.

c) Tidak boleh menghina kemuliaan Tuhan dan Kitab Suci.

d) Tidak boleh menyinggung agama.

e) Tidak boleh menggunakan tempat ibadah.

Ketentuan-ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam memantau pelaksanaan kampanye di samping melihat asas pokok Pilkada yaitu jujur dan adil, pemantau harus dapat memastikan proses jalannya kampanye. Apakah identitas Tim Kampanye atau Juru Kampanye sudah sesuai dengan yang didaftarkan kandidat kepada KPUD pada saat pendaftaran pasangan calon. Apakah peserta kampanye melakukan intimidasi pada pihak lain untuk turut serta. Apakah peserta kampanye menimbulkan rasa takut, atau bahkan merugikan kepentingan pihak lain? Hal tersebut tak boleh lepas dari pengawasan kita.

Subyek yang harus dipantau

TNI/POLRI (harus netral), Kandidat, Aparat Birokrasi (Aparat kelurahan, aparat kecamatan, aparat kabupaten, aparat provinsi)

Obyek yang dipantau

Massa Pendukung, Masyarakat, Tempat, dan Waktu.

Hal-hal yang patut diperhatikan

a) Money politik.

b) Perlakuan pelayanan yang sama oleh panitia pemilihan.

c) Penyalahgunaan kekuasaan.

d) Mengganggu ketertiban umum.

e) Intimidasi TNI/POLRI atau aparat birokrasi.

Dalam melakukan pemantauan terhadap proses kampanye, pemantau harus melakukan beberapa hal yang terkait dalam mencari data dan informasi, yaitu dengan mendiskripsikan jenis pelanggaran tersebut. Namun identitas dan tempat kampanye harus tercatat terlebih dahulu. Diskripsi pelanggaran harus memuat bentuk pelanggaran, bukti dan saksi pelanggaran, lokasi kampanye, rute kampanye.

Prinsip utama dari pemantauan kampanye adalah apapun yang dilakukan kandidat atau massa pendukungnya jika itu merugikan kepentingan masyarakat umum adalah pelanggaran kampanye. Intimidasi atau pemaksaan yang dilakukan oleh suatu kelompok baik fisik (pemukulan, pemerasan, pemaksaan) atau psikologis (teror, ancaman) adalah suatu bentuk pelanggaran.

B. PEMANTAUAN PEMUNGUTAN SUARA

Prinsip-prinsip umum dalam melakukan pemantauan pemungutan suara yaitu:

Semua orang mempunyai hak yang sama dan adil untuk menentukan pilihan dalam Pilkada. Pengekangan terhadap pemilih adalah pelanggaran, karena bertentangan dengan hak azasi individu.
Pemilih harus faham benar prosedur dan tata cara pemungutan suara.
Satu orang satu suara.
Saksi dari setiap kandidat di wilayah pemantauan.
Perilaku petugas ; pelayanan yang sama pada pemilih.

Tahapan Pemantauan Pemungutan Suara :

1. Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara :

Letak geografis TPS ; mudah dijangkau atau tidak.
Bilik suara ; tertutup atau tidak.
Atribut partai/kandidat ; mendominasi wilayah sekitar TPS yang berpengaruh secara psikologis.
Pengaturan saat memilih ; menimbulkan kebingungan atau tidak.
Peng-atas namaan orang lain untuk pencoblosan.
Adakah orang yang tidak berwenang berada di bilik suara.
Praktek money politik untuk memilih kandidat tertentu.

2. Perilaku Panitia Pemungutan Suara :

Pengumuman lokasi dengan jelas oleh petugas selambat-lambatnya lima hari sebelum hari H.
Pembagian kartu model C6-KWK/DPT (Daftar Pemilih Tetap) oleh petugas selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari H.
Adakah selisih antar jumlah surat suara dengan jumlah pendaftar.
Apakah petugas mengecek administrasi pemilih untuk memastikan keabsahan pemilih.
Apakah panitia mengecek utuh tidaknya dan atau kosong tidaknya kotak suara.
Ketepatan waktu membuka dan menutup TPS oleh PPS.

3. Penghitungan Suara :

Pelanggaran integritas kotak suara (kunci, segel, kotak suara terbuka secara premature).
Prosedur penghitungan yang tidak benar (menyobek, memberi tanda, menambah/ mengurangi kertas suara, mencuri kotak suara).
Intimidasi pejabat, pemilih ataupun pengawas.
Kesalahan atau penghapusan dalam penghitungan atau mengisi lembaran penghitungan resmi.
Menolak tidak pada tempatnya untuk mengijinkan pemantau atau pihak lain mengawasi proses penghitungan.
Langsung tidaknya penghitungan suara dilakukan di TPS.
Pemisahan terhadap kertas suara yang rusak dan yang baik.
Hasil akhir ditanda tangani saksi dan disegel atau tidak.
Dikirim atau tidaknya hasil penghitungan ke tingkat yang lebih tinggi.
Adakah selisih antara penghitungan di TPS pertama dengan di TPS yang lebih tinggi tingkatannya.

PANDUAN JENIS - JENIS PELANGGARAN KAMPANYE

Kampanye sebelum waktunya.
Ketidakdisiplinan terhadap waktu kampanye.
Pemasangan tanda gambar pada fasilitas umum yang merusak keindahan dan kebersihan.
Kampanye negatif; mempermalukan pihak lain, melecehkan SARA, menjelekkan atau menyebarkan isu negatif yang menyudutkan pasangan tertentu.
Melanggar materi kampanye; bertentangan dengan ideologi negara, mengadu-domba kelompok, menyulut kekacauan, mengancam harta anggota kandidat lain.
Menggunakan fasilitas pemerintah; penggunaan dana atau kendaraan dinas pemerintah untuk kampanye kandidat tertentu.
Kampanye dengan melibatkan PNS.
Melibatkan anak-anak dalam kampanye.
Intimidasi terhadap anggota keluarga untuk memilih kandidat tertentu.
Menghalangi kader atau jurkam kandidat untuk berkampanye.
Menjanjikan memberi uang, paket sembako, pekerjaan untuk mempengaruhi pemilih.
Menggunakan tempat ibadah untuk kampanye.
Penggunaan media ajaran agama dengan mencantumkan foto calon.
Merusak atribut kandidat lain.
Kampanye melalui media massa di mana akses tidak sama dalam media atau radio, pemuatan kandidat yang tidak berimbang.
Menghalangi pengiriman materi kampanye kandidat lain.
Tentara atau polisi tidak berhak kampanye.
Menggunakan program pemerintah untuk mempengaruhi pemilih.
Tidak dibersihkannya atribut-atribut kampanye setelah masa kampanye berakhir.

MASA PENCOBLOSAN

Mengintimidasi untuk memilih dan atau tidak memilih.
Ancaman dengan kekerasan untuk memilih atau tidak memilih kandidat tertentu.
Mobilisasi aparat untuk untuk memilih kandidat tertentu.
Jual beli suara.
Menghalangi pemilih datang ke TPS.
Memilih di lebih satu tempat.
Kotak suara tidak kosong.
Memasukkan, merusak, menukar, memalsukan, memberi tanda kertas suara.
Perlakuan diskriminatif terhadap pemilih.
Penggunaan identitas pemilih lain.
Menemani dan memilihkan si pemilih pada bilik suara.
Pemalsuan tinta penanda.
KPPS memihak, tidak netral.
Menghalangi tugas saksi.
Menghalangi pemantau.
Menghalangi masyarakat dalam menyaksikan Pilkada.
Tidak ada saksi kandidat.

PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Proses penghitungan tidak dihadiri saksi.
Sengaja membaca dengan salah hasil suara pemilih & hasil penghitungan.
Sengaja mencatatkan salah hasil.
Merusak kertas suara.
Menghitung kertas suara yang tidak sah.
Menambah dan atau mengurangi perolehan suara kandidat tertentu.
Mengabaikan keberatan yang disampaikan panwas, saksi atau masyarakat.
Menghalangi panwas, saksi atau pemantau untuk mengajukan keberatan atas hasil penghitungan.
Menghalangi saksi kandidat mengikuti perjalanan mengantar kotak suara ke tingkat yang lebih tinggi.
Memindahkan penghitungan suara ke tempat lain dari TPS yang bersangkutan.

PENGANGKUTAN HASIL SUARA

Pencurian hasil suara yang dihitung di TPS asal.
Pengrusakan hasil suara yang dikumpulkan di TPS asal.
Mempersulit pengangkutan hasil suara dari TPS asal ke TPS yang lebih tinggi.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman dan kode etik bagi seluruh relawan JANGKAR PILKADA dalam menjalankan tugas pemantauan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2008.

Susunan Pengurus

2008-02-20T04:28:00.000-08:00

SUSUNAN MANAJEMEN
JANGKAR PILKADA KABUPATEN TANGERANG

Koordinator Eksekutif : Gatot Yan. S
Deputi Program : Drs. H. Ade Awaluddin, M.Si
Deputi Manajemen & Keuangan : Madronie
Deputi Riset & Pengembangan : Drs. Tholib Chasan, MM
Deputi Jaringan & Pemantauan : Hamdan Baskara, SH
Deputi Media Center : Deden Umardani

Koordinator Wilayah Barat : Aang Suradihardja
Koordinator Wilayah Utara : Inayatullah, S.Sos
Koordinator Wilayah Selatan : Randi Apandi

Divisi Investigasi dan Monitoring :
1. Agus Hidayat,
2. A. Rifai, SE

Divisi Pengaduan Pelanggaran Pilkada :
1. Andi Nurhakim, SH,
2. Aryanti, SH

Divisi Tabulasi Data :
1. Zaenal Abidin, S.Kom
2. Heri Sobarudin, SE

Divisi Survey & Quick Count :
1. M. Rusli S Wijaya, SH,
2. Didi Wahyudi

Divisi Media & Publikasi :
1. M. Hibar, SE
2. Ebi Subarkah, S.Pd
Divisi Logistik & Perlengkapan :
1. Asidin
2. Mulyono

Kegiatan & Hasil Pemantauan Desember 2007

2008-02-08T02:10:00.000-08:00

I. PENGANTAR

Tanpa terasa, Pilkada Kabupaten Tangerang tinggal menunggu hitungan hari, sebuah perjalanan panjang yang cukup melelahkan telah dilalui oleh para stakeholders pilkada dalam menjalani setiap tahapan-tahapan pilkada demi tegak dan terwujudnya kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Tangerang ini.

JANGKAR PILKADA dengan segala keterbatasannya selalu berupaya memberikan informasi secara transparan kepada rakyat. Informasi yang berdasar pada fakta di lapangan -baik melalui wawancara, investigasi maupun laporan langsung narasumber- tentu tetap berlandas pada prinsip JANGKAR PILKADA; Obyektif, Independen, Netral, Faktual, dan Analitis. Sehingga hasil yang diperoleh dapat mendorong rakyat pada sebuah kesadaran sejati.

Disamping memberikan laporan dan informasi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, kami juga menyajikan wacana kepada masyarakat dengan kajian-kajian kritis terhadap setiap pelanggaran. Melalui pemantauan dan kajian-kajian kritis ini kami mencoba memberikan penyadaran dan pendidikan politik riil dalam bentuk yang lebih konkrit kepada rakyat yang selama ini tidak dilakukan oleh Pemantau, Panwas atau Parpol sekalipun.

II. KEGIATAN INTERNAL

Sepanjang bulan Desember ini, JANGKAR PILKADA semakin intens melakukan konsolidasi jaringan. Hal ini dianggap penting mengingat beberapa hari lagi Pilkada sudah memasuki tahapan pelaksanaan kampanye yang diindikasikan akan diwarnai banyak pelanggaran sehingga menuntut kinerja relawan pemantau harus dimaksimalkan.

Penguatan Jaringan dan konsolidasi internal salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan ”Pembekalan dan Penguatan Kapasitas Relawan” yang digelar pada tanggal 22-23 Desember 2007.

III. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

Kegiatan Pemantauan yang dilakukan JANGKAR PILKADA selama Bulan Desember ini masih di konsentrasikan pada seputar kegiatan para kandidat beserta afiliasinya. Kendati begitu, kegiatan lembaga penyelenggara seperti KPUD dan Panwas juga tak urung menyita perhatian dan menjadikan catatan tersendiri bagi kami. Beberapa hal yang dapat kami tengarai sebagai ”Pelanggaran Pilkada” selama bulan desember ini antara lain:

1. Politisasi Birokrasi makin KUAT.

Sebagaimana laporan-laporan sebelumnya, ”Pelanggaran Pilkada” masih diwarnai dengan terlibatnya unsur Kepala Desa/Lurah dalam beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan Kampanye. Hal yang paling mengundang keprihatinan JANGKAR adalah kian vulgarnya para birokrat terlibat dalam dukung-mendukung Calon Bupati/Calon Wakil Bupati. Dari catatan relawan kami menyebutkan bahwa banyak Aparat Pemkab Tangerang, termasuk para Camat dan Lurah terlibat mendukung pasangan ISMET-RANO. Sementara itu, seolah tak mau kalah, Aparat Pemprov Banten yang berdomisili di Kab. Tangerang bersama para Kepala Desa juga terlibat mendukung pasangan JAZULI-AIRIN.

2. Oknum PPK dan PANWAS terlibat Dukung-mendukung.

Hingar-bingar kegiatan para Calon ternyata mengundang selera oknum PPK dan PANWAS untuk terlibat meski secara sembunyi-sembunyi. Keterlibatan unsur yang seharusnya netral dan independen ini juga didorong oleh ulah para simpatisan calon yang berupaya melibatkan para penyelenggara pilkada ini. Dampaknya, dari catatan kami ditengarai ada oknum PPK/PPS dan PANWAS di beberapa kecamatan yang terlibat dalam dukung-mendukung, baik kepada pasangan ISMET-RANO maupun pasangan JAZULI-AIRIN.

3. ”Kampanye Terselubung” para kandidat.

Dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Kab. Tangerang Nomor 05 Tahun 2007 dikatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan pasangan calon untuk meyakinkan pemilih, memperoleh dukungan, menawarkan visi-misi dan program, baik secara tertulis maupun lisan dapat dikategorikan sebagai kampanye. Sementara pada Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa segala kegiatan pasangan calon dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.

Nampaknya hal ini terlupakan atau sengaja diabaikan oleh para kandidat. Buktinya, tanggal 24 Desember 2007 cawabup RANO KARNO menghadiri sebuah acara di Desa Bojong sementara dua hari sebelumnya, cawabup AIRIN RACHMI DIANY juga melakukan kegiatan yang sama di Desa Mekar Bakti Kec. Panongan.

4. JANGKAR PILKADA dipolitisir

Sebuah sumber relawan kami menyebutkan bahwa pihak tertentu telah mencetak ratusan helai spanduk yang menyindir netralitas birokrasi dengan mengatasnamakan JANGKAR PILKADA. Oleh karena kami tidak pernah berkoordinasi dengan pihak manapun untuk membuat spanduk tersebut maka kami perlu melaporkan hal ini kepada KPUD dan PANWAS.

Selanjutnya, Tim Investigasi yang telah kami bentuk saat ini tengah menelusuri kebenaran dan asal muasal spanduk tersebut. Kepada semua Pihak kami tegaskan bahwa: JANGKAR PILKADA tidak pernah membuat spanduk dan/atau berkoordinasi dengan pihak manapun untuk membuat spanduk-spanduk yang mengatasnamakan JANGKAR PILKADA.

IV. ANALISA PELANGGARAN

Kekhawatiran akan kecurangan serta dominasi dan campur tangan pemerintah dalam proses Pilkada kian menampakkan wujud nyatanya. Keadaan ini akan semakin menguak luka lama di mana campur tangan pemerintahan dalam proses Pemilu selama rezim orde baru begitu dominan, sehingga Pemilu tak lebih hanyalah merupakan usaha pemantapan serta pelanjutan terhadap kekuasaan yang ada. Lebih jauh lagi, dua pasangan calon yang masing-masing punya kekuatan ditingkat birokrasi juga semakin bebas menabrak rambu-rambu demokrasi, etika dan moral berpolitik pun kian terabaikan.

Disadari atau tidak, perilaku para elit ini telah memberikan sinyal kepada kita semua bahwa kekuatan manapun yang akan memimpin Tangerang kedepan tidak banyak menjanjikan perubahan dan perbaikan bagi tatanan kehidupan masyarakat. Persoalannya adalah; Sanggupkah semua elemen demokrasi di tingkat lokal siap menata diri dan menghilang perilaku-perilaku anti-demokrasi guna membangun semangat democratic civility (keadaban demokrasi) untuk mewujugkan pilkada demokratis guna menjaring kepala daerah berkualitas dalam rangka melanjutkan Governance Reform?.

IV. KESIMPULAN & PENUTUP

Berangkat dari kondisi dan kenyataan yang kami paparkan diatas, maka kami JANGKAR PILKADA menilai bahwa jika kita tidak mampu meletakkan konflik sebagai bahan ajar, keluar dari konflik pribadi, dan memikirkan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat, maka dapat dikatakan fase pemilihan Bupati/Wakil Bupati kali ini masih dalam tahap ABG.

Sangat disesalkan karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan negara. Agar ketidaksempurnaan sistem politik kita, tidak berarti kesia-siaan dalam menjalankan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, maka sejak awal proses pemilihan ini perlu selalu mengisyaratkan kepentingan warga Tangerang. Jika tidak, maka nasib politik (elit) kita hanya kembali jatuh bangun dalam pelukan pantun jenaka ini: gajah bercinta atau berkelahi, bagi rumput tidak ada bedanya.

Tangerang, 26 Desember 2007
Pemantau JANGKAR PILKADA

Gatot Yan. S
Direktur Eksekutif

Kegiatan & Hasil Pemantauan November 2007

2008-02-08T02:03:00.000-08:00

I. PENGANTAR

Pasca ditetapkannya 3 pasangan kandidat menjadi Cabup/Cawabup yang dilanjutkan dengan pengundian nomor urut ke- 3 Calon tersebut, maka secara resmi ‘Gong’ perebutan kursi kekuasaan telah ditabuh. Dapat dipastikan, ketiganya bakal berlomba merebut simpati dan dukungan massa pemilih dengan memanfaat waktu yang hanya kurang dari 60 Hari ini.

JANGKAR PILKADA dengan segala keterbatasannya mencoba memberikan informasi secara transparan kepada rakyat. Informasi yang berdasar pada fakta di lapangan -baik melalui wawancara, investigasi maupun laporan langsung narasumber- tentu tetap berlandas pada prinsip JANGKAR PILKADA; Obyektif, Independen, Netral, Faktual, dan Analitis. Sehingga hasil yang diperoleh dapat mendorong rakyat pada sebuah kesadaran sejati.

Disamping memberikan laporan dan informasi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, kami juga menyajikan wacana kepada masyarakat dengan kajian-kajian kritis terhadap setiap pelanggaran. Melalui pemantauan dan kajian-kajian kritis ini kami mencoba memberikan penyadaran dan pendidikan politik riil dalam bentuk yang lebih konkrit kepada rakyat yang selama ini tidak dilakukan oleh Pemantau, Panwas atau Parpol sekalipun.

II. KEGIATAN INTERNAL

Pada bulan November ini, disamping terus melakukan konsolidasi dan penguatan jaringan, JANGKAR juga menggelar Dialog Pilkada yang bertema: “Bersama wujudkan Pilkada Bersih, Damai dan Demokratis”. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2007 ini diikuti sekitar 250 peserta dan menghadirkan narasumber dari berbagai stakeholders Pilkada. Dalam dialog yang dipandu oleh aktivis ICW ini dihasilkan kesepakatan bahwa apapun yang menjadi keinginan, menciptakan Pilkada Bersih, Damai dan Demokratis adalah hakikat diatas segala kepentingan.

Sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam atas semakin vulgarnya keterlibatan birokrasi dalam berpolitik, maka JANGKAR PILKADA menggulirkan program “Pesan Moral” berupa pemasangan 100 Spanduk yang berisi himbauan agar Birokrat, Camat, dan Lurah bersifat netral dan tidak terlibat politik.

III. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

Setelah mendapatkan Nomor Urut, para Calon kian meningkatkan intensitas sosialisasinya dikantong-kantong pemukiman. Dari berbagai kegiatan calon yang dikemas dalam bentuk silaturahmi atau apapun namanya, relawan kami masih melihat adanya aroma pelanggaran dari kegiatan tersebut. Adapun temuan-temuan kami sepanjang Bulan November yang berindikasi Pelanggaran adalah sebagai berikut :

Politisasi Birokrasi kian VULGAR, ada juga yang mulai mengintimidasi warga.

Hal yang paling mengundang keprihatinan JANGKAR terhadap Pilkada Tangerang saat ini adalah kian vulgarnya para birokrat terlibat dalam dukung-mendukung Calon Bupati/Calon Wakil Bupati. Dari catatan relawan kami menyebutkan bahwa banyak Aparat Pemkab Tangerang, termasuk para Camat dan Lurah terlibat mendukung pasangan ISMET-RANO. Sementara itu, seolah tak mau kalah, Aparat Pemprov Banten yang berdomisili di Kab. Tangerang bersama para Kepala Desa juga terlibat mendukung pasangan JAZULI-AIRIN.

Bahkan dibeberapa Desa/Kelurahan, kami mendapatkan laporan yang lebih memprihatinkan; di Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi seorang Guru ngaji diintimidasi oknum aparat karena mendatangkan cawabup AIRIN RACHMI ke Musholla-nya, sementara di Desa Wanakerta Kec. Sindangjaya kejadian yang sama juga menimpa seorang ustadz karena tempatnya dikunjungi Cawabup RANO KARNO.

Pondok Pesantren jadi ajang sosialisasi.

Seakan tak mau ketinggalan oleh dua pasangan lainnya, pasangan USAMAH-HABIB juga meningkatkan intensitas sosialisasinya. Lagi-lagi, dengan kemasan “Silaturahmi”, pasangan ini gencar mengunjungi Pondok-pondok Pesantren. Ini jelas-jelas sebuah praktek yang tidak bisa dibenarkan, apalagi setelah kunjungan itu biasanya di Pondok-pondok Pesantren tersebut terpasang Spanduk USAMAH-HABIB sebagai Calon Bupati/Calon Wakil Bupati.

Kinerja PPK dan PPS masih harus ditingkatkan.

Secara normatif, tahapan demi tahapan Pilkada telah dilaksanakan KPUD dengan baik, namun secara kualitatif kami melihat KPUD masih harus meningkatkan kinerja jajarannya, khususnya PPK dan PPS. Setelah DPS yang rampung diperbaiki menjadi DPT, lagi-lagi PPK dan PPS terkesan ‘menyembunyikan’ data tersebut.

Menurut Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007, baik Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan, maupun Daftar Pemilih Tetap wajib disosialisasikan dan diumumkan oleh PPS pada tempat strategis yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan dari masyarakat (BAB III Pasal 12, BAB IV Pasal 18, dan BAB V Pasal 22).

Netralitas dan Independensi PPK, PPS dan PANWAS dipertanyakan.

Kelemahan regulasi yang mengatur masalah Penyelenggara Pilkada kembali menuai bukti. Mekanisme pembentukan penyelenggara Pilkada versi UU 32/2004 dan UU 22/2007 masih membuka celah intervensi Pemerintah terhadap institusi Penyelenggara Pilkada yang semestinya Netral dan Independen. Pada tataran prakteknya dalam konteks Pilkada Tangerang terlihat masih banyaknya unsur penyelenggara yang terlibat dukung-mendukung. Catatan relawan kami menyebutkan dibeberapa wilayah ada anggota PPK, PPS, dan PANWAS yang terlibat dalam kegiatan ‘kampanye terselubung’, baik pasangan ISMET-RANO maupun pasangan JAZULI-AIRIN.

Penertiban atribut sebelum masa kampanye harus komprehensif.

Seakan hendak unjuk gigi, pasca penetapan Calon oleh KPUD, Panwas mengeluarkan larangan pemasangan atribut calon sampai peluit kampanye dibunyikan. Larangan ini dilanjutkan dengan instruksi penertiban terhadap atribut yang telah ada. Disatu sisi kami menyambut positif langkah ini, namun dilain pihak kami ragu apakah gebrakan ini dapat dilakukan secara komprehensif tanpa pandang bulu.

Sampai laporan ini kami buat, Spanduk, Baliho dan Pamflet bergambar para calon masih bertebaran disarana-sarana umum yang seharusnya steril dari atribut yang berbau kampanye. Di Jl. Raya Pamulang Baliho JAZULI-AIRIN masih berdiri kokoh, sementara di Perempatan Jl. Raya Dadap Kosambi Baliho raksasa bergambar ISMET-RANO juga masih bertengger lengkap dengan 2 buah lampu sorot.

INTIMIDASI,,, INTIMIDASI,,, INTIMIDASI.

Gawat, bukan hanya terhadap massa pemilih, kelompok ‘anti demokrasi’ juga sudah berani terang-terangan mengintimasi lembaga-lembaga independen. Hal ini dialami langsung oleh Koordinator JANGKAR PILKADA. Spanduk himbauan moral yang diserukan JANGKAR terkait netralitas birokrasi ternyata membuat beberapa pihak merasa terusik.

Senin, 26 Nov ’07 Pukul 12.23 WIB kami menerima telepon dari pesawat bernomor 02199473xxx. Secara tegas orang tersebut mengatakan bahwa pihaknya terganggu dengan spanduk yang kami pasang, dan spanduk tersebut menurutnya telah mengundang keresahan. Dengan kata-kata kasar yang diselingi ungkapan bernada mengancam, orang tersebut mendesak kami untuk menurunkan kembali seluruh spanduk yang telah terpasang.

IV. ANALISA PELANGGARAN

Kekhawatiran akan kecurangan serta dominasi dan campur tangan pemerintah dalam proses Pilkada kian menampakkan wujud nyatanya. Keadaan ini akan semakin menguak luka lama di mana campur tangan pemerintahan dalam proses Pemilu selama rezim orde baru begitu dominan, sehingga Pemilu tak lebih hanyalah merupakan usaha pemantapan serta pelanjutan terhadap kekuasaan yang ada. Lebih jauh lagi, dua pasangan calon yang masing-masing punya kekuatan ditingkat birokrasi juga semakin bebas menabrak rambu-rambu demokrasi, etika dan moral berpolitik pun kian terabaikan.

Disadari atau tidak, perilaku para elit ini telah memberikan sinyal kepada kita semua bahwa kekuatan manapun yang akan memimpin Tangerang kedepan tidak banyak menjanjikan perubahan dan perbaikan bagi tatanan kehidupan masyarakat. Persoalannya adalah; Sanggupkah semua elemen demokrasi di tingkat lokal siap menata diri dan menghilang perilaku-perilaku anti-demokrasi guna membangun semangat democratic civility (keadaban demokrasi) untuk mewujugkan pilkada demokratis guna menjaring kepala daerah berkualitas dalam rangka melanjutkan Governance Reform?.

IV. KESIMPULAN & PENUTUP

Berangkat dari kondisi dan kenyataan yang kami paparkan diatas, maka kami JANGKAR PILKADA menilai bahwa jika kita tidak mampu meletakkan konflik sebagai bahan ajar, keluar dari konflik pribadi, dan memikirkan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat, maka dapat dikatakan fase pemilihan Bupati/Wakil Bupati kali ini masih dalam tahap ABG.

Sangat disesalkan karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan negara. Agar ketidaksempurnaan sistem politik kita, tidak berarti kesia-siaan dalam menjalankan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, maka sejak awal proses pemilihan ini perlu selalu mengisyaratkan kepentingan warga Tangerang. Jika tidak, maka nasib politik (elit) kita hanya kembali jatuh bangun dalam pelukan pantun jenaka ini: gajah bercinta atau berkelahi, bagi rumput tidak ada bedanya.

Tangerang, 27 November 2007
Salam Demokrasi,

Gatot Yan. S
Direktur Eksekutif

Kegiatan & Hasil Pemantauan Oktober 2007

2008-02-08T01:50:00.000-08:00

I. PENGANTAR

Sebagaimana lazimnya Lembaga Pemantau, JANGKAR PILKADA selaku institusi pemantau Pilkada Tangerang 2008 telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemantauan. Rangkaian tugas pemantauan tersebut mencakup persiapan tenaga pemantau, pembekalan materi dan tehnis pemantauan, hingga action dilapangan. Teknik investigative, masih tetap kami terapkan sebagai cara efektif penggalian informasi yang selanjutnya kami perdalam lagi dengan galian informasi dan analisis terhadap kasus-kasus yang kami temukan.

Disamping memberikan laporan dan informasi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan --baik itu oleh Calon peserta pilkada, OPP, maupun birokrasi-- kami juga mencoba menyajikan wacana kepada masyarakat dengan kajian-kajian kritis terhadap setiap pelanggaran. Hal ini kami lakukan karena selain menyampaikan informasi pelanggaran kepada masyarakat, kami juga mencoba membedah akar persoalannya. Sehingga masyarakat mendapatkan pendidikan politik riil, yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh OPP.

Hal lain yang penting dipahami adalah bahwa dari kegiatan dan laporan yang kami sampaikan ini, tidak ada pretensi maupun tendensi politik apa pun terhadap salah satu kekuatan politik. Semua ini semata-mata berangkat dari kesadaran kami sebagai institusi yang independen dan mandiri. Di samping itu, karena masyarakat berhak tahu, maka menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan informasi tersebut.

II. KEGIATAN INTERNAL

Jelang seratus hari mendekati pemungutan suara, JANGKAR secara internal melakukan banyak pembenahan dan persiapan dijajaran relawannya. Rekrutmen dan penguatan jaringan diwilayah yang belum memiliki relawan terus kami lakukan, khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Hal ini kami lakukan karena sejak awal berdirinya, kami telah berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemantauan di 36 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang.

Menyadari masih minimnya alokasi relawan kami di wilayah Selatan maka kami mencoba membangun komunikasi dan kerjasama dengan BEM Unis dan BEM UIN untuk menguatkan jaringan relawan pemantau diwilayah tersebut. Dua organisasi ini kami nilai cukup representative, disamping independensi dan netralitasnya dapat dipertanggung jawabkan.

Disamping melakukan penguatan jaringan, JANGKAR juga tengah mempersiapkan program “Kampanye Pilkada Damai” yang kami kemas dalam bentuk Diskusi Pilkada bertema: Bersama wujudkan Pilkada Bersih, Damai, dan Demokratis. Diskusi yang akan diselenggarakan pertengahan November ini akan menghadirkan seluruh stakeholders Pilkada guna membangun kesepakatan akan pentingnya Pilkada yang damai dan demokratis.

III. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

Sepanjang Bulan Oktober ini, konstelasi politik terasa kian memanas. Langkah dan strategi yang dibangun para pasangan calon juga terkadang tidak dibarengi dengan upaya membangun kedewasaan berpolitik. Akibatnya, mereka tidak ragu-ragu menabrak etika dan rambu-rambu Pilkada yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi.

Meski dalam banyak hal, kasus-kasus pelanggaran yang kami temukan mempunyai kemiripan dengan pelanggaran sebelumnya, namun ada beberapa hal yang menurut kami perlu digali lebih jauh akar persoalan yang melingkupi kasus tersebut. Praktik politik yang dilakukan masa transisi reformasi ini masih belum mengalami perubahan secara mendasar. Inilah yang kita coba tawarkan kepada masyarakat sebagai sebuah wacana dan pendidikan politik. Adapun temuan-temuan yang kami dapat sampaikan adalah sebagai berikut :

1.Politisasi Birokrasi & Penggunaan Fasilitas Pemerintah oleh Incumbent.

Sudah menjadi semacam “mukjizat” bagi para Incumbent bahwa 2 kelebihan utama yang dimilikinya adalah unggul dalam popularitas dan berpeluang mengemas tugas menjadi kampanye terselubung. Itu pulalah mengapa dari 230 orang Incumbent yang maju kembali sebagai calon, sebanyak 143 orang (62,17%) meraih kemenangan. Fenomena klasik tersebut juga ikut mewarnai Pilkada Tangerang. Beberapa kantor Kelurahan, Kecamatan, Bangunan Sekolah, tak luput dijadikan media untuk mengajak masyarakat agar memilih Incumbent, minimal mensosialisasikan sosoknya.

Dari pantauan relawan JANGKAR, yang paling mencolok adalah terpampangnya baleho “Pena Ungu” yang berisi ajakan untuk mendukung H. Ismet Iskandar yang dipasang secara bebas dihalaman SDN Sukamantri II Desa Sukamantri, Kec. Pasar Kemis. Kendati hal tersebut memang menjadi semacam Point Value bagi Incumbent, namun tetap saja hakekatnya adalah sebuah pelanggaran yang mesti kami sampaikan.

2.Iklan sebagai Cabup/Cawabup sebelum penetapan oleh KPUD.

Entah luput dari perhatian kita atau sengaja dibiarkan, pasangan Jazuli-Airin banyak menebar sticker, spanduk, dan selebaran, bahkan iklan disejumlah media lokal dan nasional yang mengklaim dirinya sebagai “Calon Bupati/Wakil Bupati Tangerang”. Padahal, sama kita ketahui bahwa KPUD baru akan menetapkan pasangan calon pada pertengahan November mendatang.

Sekilas hal ini nampak sepele, namun bila dicermati menggunakan kacamata political behaviour, hal ini dapat diterjemahkan sebagai sebuah perilaku pembodohan politik kepada rakyat. Bahkan lebih jauh, ini bisa menimbulkan asumsi adanya intervensi terhadap keputusan dan kewenangan KPUD sebagai lembaga yang paling berhak menyebut ‘Calon’ atau ‘Bakal Calon’.

3.DPS kurang tersosialisasi, Pilkada dikhawatirkan kacau data.

Sejak diserahkannya DPS dari KPUD ke PPK awal Oktober lalu, semestinya DPS tersebut diumumkan kepada masyarakat. Lazimnya pengumuman ini dilakukan dengan cara menempel DPS di Kantor-kantor Desa/Kelurahan agar masyarakat dapat melihat apakah terdapat kesalahan/kekeliruan yang perlu diperbaiki. Namun hasil pantauan relawan JANGKAR sepanjang Oktober di 18 Kecamatan menyebutkan bahwa rata-rata DPS tidak terpampang di papan-papan pengumuman kantor Desa/Kelurahan.

Kecamatan Cisoka, Jayanti, Balaraja, Kemiri, Rajeg, Mauk, Sepatan, Sepatan Timur, Pasar Kemis, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga, Kosambi, Pamulang, Ciputat, Cisauk, Pondok Aren, dan Serpong Utara adalah wilayah yang dipantau oleh relawan kami. Diwilayah tersebut sedikitnya ada 3 Kantor Desa/Kelurahan yang tidak mengumumkan DPS.

Terlepas dari apakah PPS menempuh cara lain untuk mensosialisasi DPS tersebut, yang patut diwaspadai dan diantisipasi adalah munculnya persoalan pasca pelaksanaan Pilkada yang umumnya dipicu oleh banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak suara karena tidak terdata. Jika kita lihat kebelakang, kerusuhan Pilkada dibeberapa daerah selalu menggunakan alasan “ketidakpuasan warga karena tidak terdata”. Dan lagi-lagi, KPUD selalu menjadi sasaran pelampiasan amarah warga yang kadang kala diperkeruh atau bahkan ditunggangi oleh ketiadakpuasan kandidat yang kalah.

IV. ANALISA PELANGGARAN

Kekhawatiran banyak pihak akan kecurangan serta dominasi dan campur tangan pemerintah dalam proses Pilkada mulai menampakkan wujud nyatanya. Keadaan ini akan semakin menguak luka lama di mana campur tangan pemerintahan dalam proses Pemilu selama rezim orde baru begitu dominan, sehingga Pemilu tak lebih hanyalah merupakan usaha pemantapan serta pelanjutan terhadap kekuasaan yang ada.

Disisi lain, kecenderungan munculnya tingkat fanatisme yang berlebihan terhadap salah satu calon juga sangat kuat, mengingat kultur paternalisme masih dominan dalam masyarakat kita. Kecenderungan ini bisa dilihat dari sikap politik yang lebih mengedepankan figur daripada visi, misi, dan program yang ditawarkan. Karakteristik sistem politik kita masih didominasi oleh budaya paternalistik.

Dampaknya, muncul banyak sekali persoalan ditubuh massa rakyat yang terkadang merupakan bias politik dari konflik elit politik tersebut. Apabila sang patron memiliki budaya demokrasi dan penghormatan yang tinggi kepada hukum, konstituennya akan mencontohnya. Sebaliknya, jika sang patron menghalalkan segala cara dan familiar dengan anarkisme, maka tindakan anarki dari massa pendukung tinggal menunggu waktu.

IV. SERUAN

Berangkat dari kondisi dan kenyataan yang kami paparkan diatas, maka kami JANGKAR PILKADA (Jaringan Karang Taruna Pemantau Pilkada) menyerukan :

Kepada aparat birokrasi dihimbau untuk segera menghentikan praktek-praktek politik kotor Orde Baru dengan mengintervensi proses pilkada serta merekayasa tugasnya menjadi ajang kampanye terselubung.
Kepada seluruh elit politik peserta Pilkada dihimbau untuk segera melakukan pendidikan politik guna mendewasakan sikap politik massa pendukungnya serta memberikan penyadaran politik secara rasional bukan emosional.
Kepada seluruh rakyat dihimbau untuk menolak seluruh bentuk kampanye terselubung yang dilakukan aparatur pemerintah.
Kepada KPUD dan Panitia Pengawas dihimbau untuk menindak tegas kandidat yang melakukan pelanggaran.
Kepada seluruh elemen, aktivis, LSM, Mahasiswa dihimbau untuk melakukan pemantauan dan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh proses tahapan Pilkada.

Kami mengharapkan bahwa desakan ini semata-mata dimaknai sebagai suatu usaha mewujudkan pilkada demokratis dengan tetap mengedepankan legitimasi hukum. Kami juga menggaris bawahi bahwa Pemantauan ini semata-mata untuk mendorong keterlibatan publik dalam rangka mewujudkan Pilkada yang Bersih, Damai, dan Demokratis di Kabupaten Tangerang.

Tangerang, 05 November 2007
Salam Demokrasi,

Gatot Yan. S
Direktur Eksekutif

Kegiatan & Hasil Pemantauan September 2007

2008-02-08T01:39:00.000-08:00

I. PENGANTAR

Sebagaimana lazimnya Lembaga Pemantau, JANGKAR PILKADA sebagai salah satu institusi pemantau Pilkada Tangerang 2008 mulai melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemantauan. Rangkaian tugas pemantauan tersebut mencakup persiapan tenaga pemantau, pembekalan materi, hingga action dilapangan. Teknik investigative, sebagai cara efektif penggalian informasi masih kami terapkan yang selanjutnya kami lebih memperdalam lagi galian informasi dan analisis terhadap kasus-kasus yang kami temukan. Artinya, kami tidak sekedar memberikan informasi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan. Baik itu oleh Calon peserta pilkada, OPP, maupun birokrasi. Tapi kami mencoba menyajikan wacana kepada masyarakat dengan kajian-kajian kritis terhadap setiap pelanggaran. Dengan bahasa lain di samping penyampaian informasi pelanggaran kampanye secara langsung kepada masyarakat, kami juga mencoba membedah akar persoalannya. Sehingga masyarakat mendapatkan pendidikan politik riil, yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh OPP.

Analisa yang kami lakukan semata hanyalah telaah ilmiah. Tidak ada pretensi maupun tendensi politik apa pun terhadap salah satu kekuatan politik. Hal ini berangkat dari kesadaran kami sebagai institusi yang independen dan mandiri. Di samping itu, karena masyarakat berhak tahu, maka menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan informasi tersebut.

II. KEGIATAN INTERNAL

Menyadari akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman relawan pemantau akan aturan main pemantau, maka langkah awal yang kami lakukan adalah menyusun dan mensosialisasikan Juklak/Juknis dan Kode etik Pemantau kepada seluruh relawan kami. Bertepatan dengan suasana Hari Raya Idul Fitri 1428 H, maka pada hari Sabtu, 20 Oktober 2007 kami menyelenggarakan HALAL BIHALAL dengan seluruh personil relawan kami.

Acara tersebut juga kami jadikan sebagai ajang sosialisasi dan pembekalan tentang kegiatan pemantauan beserta tatacara teknis pelaksanaannya. Dalam acara yang dihadiri sekitar 200 orang relawan tersebut, kami memberikan bahan-bahan berupa:

Petunjuk Pelaksanaan dan Panduan Teknis Pemantauan.
Pasal-pasal dalam Undang-undang 32 tahun 2004 yang mengatur seputar Pilkada.
Undang-undang 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Surat Edaran Menpan Nomor: SE/08.A/M.PAN/5/2005.

Disamping membekali relawan dengan Kode Etik dan regulasi yang ada, kami juga menyusun rencana untuk melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan momentum Pilkada seperti: Pendidikan Pemilih (Votters Education), Diskusi Publik tentang Pilkada Damai, Survei Perilaku Pemilih, Dll.

III. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

Memasuki 3 Bulan menjelang Pilkada, kami mulai mendapatkan beberapa temuan yang terindikasi mengarah kepada pelanggaran pilkada. Meski dalam banyak hal, kasus-kasus pelanggaran yang kami temukan mempunyai kemiripan dengan pelanggaran sebelumnya, namun ada beberapa hal yang menurut kami perlu digali lebih jauh akar persoalan yang melingkupi kasus tersebut. Karena kami menangkap adanya benang merah kesamaan antara pelanggaran yang terjadi pada Pilkada ini dengan Pemilu pada masa Orde Baru. Artinya, praktik politik yang dilakukan masa transisi reformasi belum mengalami perubahan secara mendasar. Inilah yang kita coba tawarkan kepada masyarakat sebagai sebuah wacana dan pendidikan politik. Hal ini bisa dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang berhasil ditemukan oleh relawan JANGKAR PILKADA. Adapun temuan-temuan yang kami dapatkan adalah sebagai berikut :

Rumah Dinas dijadikan Posko Tim Sukses.

Kasus ini bermula dari informasi masyarakat terhadap salahsatu relawan kami yang berdomisili di kecamatan mauk. Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa Sekretariat FOKUS MAPAN (Posko Tim Sukses salahsatu Cabup) yang berlokasi di Jl. Raya Mauk, Desa Jatiwaringin statusnya adalah Rumah Dinas Milik PU Pengairan Kab. Tangerang.

Divisi Investigasi kami yang mendapat tugas menindalanjuti laporan tersebut kemudian melakukan penelitian dilapangan, termasuk mengambil gambar bangunan tersebut dan meminta keterangan warga yang ada disekitar lokasi sekretariat. Dari keterangan beberapa pihak mengatakan memang betul bahwa bangunan tersebut adalah Rumah Dinas, namun ketika kami coba konfrontir ke Instansi terkait kami mendapat kesulitan karena tidak ada yang mau memberi keterangan.

Pembagian Kompor Gas yang dibarengi ajakan memilih Calon tertentu.

Dari Kecamatan Rajeg, Kemiri, Mauk dan beberapa wilayah lain di Pantura relawan kami memperoleh temuan adanya sekelompok orang melakukan pendataan warga yang akan menerima Kompor Gas sebagai bagian dari program konversi minyak tanah ke gas. Sayangnya, disamping mendata, oknum tersebut juga mengajak warga untuk memilih salahsatu Calon Wakil Bupati, konon kabarnya, pemenang tender untuk pengadaan kompor gas tersebut adalah seorang pengusaha provinsi yang juga suami dari cawabup tangerang.

Pemasangan Media Kampanye di Instansi Pemerintah.

Sudah bukan menjadi rahasia publik bahwa salahsatu keuntungan Incumbent yang ikut bertarung lagi dalam Pilkada adalah peluangnya untuk menggunakan kekuatan birokrasi (termasuk fasilitas yang ada didalamnya) untuk kepentingan pemenangan dirinya. Itu pulalah mengapa sepanjang digelarnya 296 Pilkada sejak tahun 2005, Incumbent yang bertarung kembali kebanyakan meraih kemenangan dengan jumlah mencapai 62,17%.

Persoalan klasik tersebut nampaknya juga ikut mewarnai Pilkada Tangerang 2008. Beberapa kantor Kelurahan, Kecamatan, Bangunan Sekolah, tak luput dijadikan media untuk mengajak masyarakat agar memilih Incumbent, minimal mensosialisasikan sosoknya. Kendati hal tersebut memang menjadi semacam Point Value bagi Incumbent, namun tetap saja hakekatnya sebagai sebuah pelanggaran yang mesti kami sampaikan.

IV. ANALISA PELANGGARAN

Dari beberapa temuan tersebut dapat kami simpulkan bahwa fenomena yang muncul pada beberapa bulan terakhir ini adalah para Cabup/Cawabup cenderung menggunakan kekuasaannya (pada level masing-masing) untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat. Hal ini merupakan salahsatu dampak dari kenyataan akan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang selanjutnya juga ikut mempengaruhi sikap politik mereka yang cenderung fragmatis.

Cukup pelik untuk mengungkap latar di balik itu semua. Kami menyadari kajian dan telaah yang kami lakukan masihlah jauh dari sempurna. Namun kami yakin kajian ini akan mampu mendorong wacana masyarakat akan pentingnya Pilkada yang jurdil. terlepas dari persoalan apakah Pilkada 2008 ini mampu menyelesaikan krisis atau sebaliknya, Pilkada justru menjadi pemicu kedua krisis selanjutnya.

IV. SERUAN

Berangkat dari kondisi dan kenyataan yang kami temukan di lapangan tersebut, maka kami JANGKAR PILKADA (Jaringan Karang Taruna Pemantau Pilkada) menyerukan kepada :

Kepada elite Parpol dihimbau untuk benar-benar menjadikan partai sebagai alat perjuangan tertinggi bagi hak-hak rakyat, dengan tidak menipu rakyat, serta tidak menjadikan parpol sebagai kendaraan politik pribadi.
Kepada seluruh Kandidat Pilkada 2008 dihimbau untuk tidak menjadikan rakyat sebagai komoditi politik, serta segera melakukan pendidikan politik untuk mendewasakan sikap politik serta mengendalikan massanya dengan memberikan wacana politik rasional, bukan hegemoni dengan emosi dan religi.
Kepada KPUD dan Panitia Pengawas dihimbau untuk menindak tegas kandidat yang melakukan pelanggaran.
Kepada seluruh elemen, aktivis, LSM, Mahasiswa dihimbau untuk melakukan pemantauan dan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh proses tahapan Pilkada.
Kepada seluruh elemen masyarakat dihimbau untuk mewaspadai netralitas aparat dan birokrasi dalam semua tahapan proses Pilkada 2008 serta kemungkinan kecurangan yang mungkin timbul dalam Pilkada, baik kecurangan yang datang dari penyelenggara pilkada, dari birokrasi, aparat keamanan, maupun dari partai politik.
Kami mengharapkan bahwa desakan ini semata-mata dimaknai sebagai suatu usaha mewujudkan pilkada demokratis dengan tetap mengedepankan legitimasi hukum. Kami juga menggaris bawahi bahwa Pemantauan ini semata-mata untuk mendorong keterlibatan publik dalam rangka mewujudkan Pilkada yang Bersih, Damai, dan Demokratis di Kabupaten Tangerang.

PROGRAM KERJA JANGKAR PILKADA

2008-02-08T01:08:00.000-08:00

I. PELATIHAN & PEMBEKALAN PEMANTAU

Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama untuk Kabupaten Tangerang akan menjadi barometer yang menentukan kualitas demokrasi di Kota Sejuta Industri ini. Sehingga, tuntutan terhadap kualitas pelaksanaan pilkada pun sangat tinggi. Kekhawatiran bakal terjadinya kecurangan, mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara, membuat sejumlah lembaga mulai melakukan pengawasan.

JANGKAR PILKADA akan mengerahkan sekitar 1800 relawan untuk melakukan pemantauan, mulai dari proses kampanye sampai hari pencoblosan, sekaligus melakukan quick count atau penghitungan cepat. Disamping melakukan pemantauan dan quick qount, JANGKAR PILKADA juga akan melakukan exit poll, Survey Pemilih, dan post election survey untuk mengetahui alasan dibelakang perilaku tidak memilih.

Karena tugasnya yang lebih dari sekedar memantau pencoblosan saja, relawan JANGKAR PILKADA dituntut memiliki disiplin dan profesionalisme yang tinggi agar hasil pantauan dan referensinya dapat diterima oleh semua kalangan. Oleh sebab itu, memberikan Pelatihan dan Pembekalan kepada relawan pemantau menjadi hal penting yang harus dilakukan sebelum mereka diterjunkan ke lapangan.

Tujuan

Mencetak Relawan-relawan pemantau yang bersifat independen, bebas, non partisan, dan tidak berafiliasi kepada peserta Pilkada;
Membekali Pemantau agar memahami mekanisme pengamatan dan pengumpulan informasi jalannya proses penyelenggaraan pilkada dari tahap awal sampai akhir;
Memberikan bekal pemahaman yang cukup agar para relawan dapat melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif;
Memberikan dasar-dasar pengetahuan dan mekanisme pemantauan guna memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan kepada KPU dan masyarakat secara akurat, sistematik dan dapat diverifikasi;

II. PENDIDIKAN & PENYADARAN DEMOKRASI

Latar Belakang

Kendati Pilkada langsung tergolong hal baru bagi Kabupaten Tangerang, namun ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan berbagai kemungkinan yang dapat mencederai demokrasi. Justru pengalaman ini harus menjadi preseden yang baik agar dapat dicontoh dalam pilkada berikutnya. Di sinilah pentingnya menjadikan momentum pilkada sebagai pendidikan politik bagi rakyat.

Pilkada secara langsung memang memberi peluang besar bagi warga Tangerang untuk belajar demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Dengan pemilihan langsung, warga punya keleluasaan untuk memilih sendiri pemimpin mereka. Pilihan bebas ini secara tidak langsung merupakan pendidikan politik, bahwa mereka punya hak otonom untuk memilih kepala daerah yang sesuai dengan hati nuraninya.

Sebagai upaya partisipatif terhadap Pendidikan Politik, JANGKAR PILKADA akan melakukan Program Pendidikan dan Penyadaran Demokrasi kepada masyarakat. Program ini dilakukan dalam bentuk himbauan dan penyuluhan secara langsung ke kantong-kantong pemukiman warga yang terindikasi masih minim akan pemahaman politik dan demokrasi.

Tujuan

Masyarakat dapat menjatuhkan pilihannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional;
Mendorong kandidat agar lebih mengedepankan jenis kampanye yang mencerdaskan, bukan kampanye yang meninabobokan;
Mengembalikan Idealisasi kampanye sebagai ajang pendidikan politik, bukan menjadi pembodohan politik;
Dalam menentukan pilihan, masyarakat tidak lagi terjebak pada janji-janji muluk dan politik uang belaka namun lebih mengedepankan akseptabilitas, kapabilitas, dan integritas para kandidat.

III. SURVEI PERILAKU & KECENDERUNGAN PEMILIH

Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kondisi psikologis masyarakat kita saat ini masih terpilah-pilah antara kepedulian untuk ikut pilkada, apatisme, dan ketiadaan harapan untuk masa depan pasca pilkada. Kendati lumrah, fenomena ini dikhawatirkan dapat melemahkan keberkuasaan rakyat atas elitenya, karena disamping menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada elite, melalui momen pilkada rakyat juga sekaligus bisa menuntut pertanggungjawaban atas kinerja sebuah pemerintahan yang berujung pada apakah ia masih layak dipilih lagi atau tidak.

Karena itu, jika masyarakat mengambil sikap abstain (golput) dalam sebuah proses pemilihan, meskipun ini juga bagian dari hak warga negara, berarti masyarakat telah mempersilahkan diri "disandera" selama lima tahun oleh pemimpin yang sebenarnya tidak dikehendaki. Namun demikian, kita juga bisa memahami jalan berpikir beberapa kalangan yang memilih untuk "tidak memilih". Untuk mengukur sejauhmana antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, termasuk seberapa besar ekspektasi dan keyakinan publik atas hasil-hasil pilkada maka JANGKAR PILKADA akan menyelenggarakan Survei Perilaku dan Kecenderungan Pemilih.

Tujuan

Memetakan perilaku pemilih (political behaviour);
Mengukur seberapa kuat komitmen masyarakat terhadap pandangan tentang pengakuan atas hak-haknya dalam menentukan pemimpin dalam rangka memajukan kehidupan warga;
Mengukur seberapa kuat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap wadah penyaluran aspirasi dan dukungan politik seperti Partai, Organisasi non-partai, maupun perorangan;
Temuan dari survei ini diharapkan menjadi masukan bagi semua stake holder yang berkepentingan dengan semakin dekatnya keputusan-keputusan publik dengan aspirasi masyarakat, dan semakin membuat desain demokrasi kita berbasis masyarakat.

Metodologi Survei

Populasi survei ini adalah seluruh warga Kabupaten Tangerang yang punya hak pilih dalam pilkada, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan;
Jumlah sampel sebanyak 1.968 responden yang terdiri dari 6 responden setiap Desa/Kelurahan dari 328 Desa/Kelurahan yang ada diseluruh kabupaten Tangerang;
Penarikan sample dilakukan dengan Metode Multistage Random Sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar ± 2,8% pada tingkat kepercayaan 95 persen;
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu Kecamatan;
Quality Control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

IV. DEBAT KANDIDAT

Latar Belakang

Menjadi orang nomor satu di Tangerang? Siapa orangnya yang tak tergiur dengan jabatan prestisius itu. Meski warga Tangerang kelihatan adem ayem merespon hajatan politik ini, para cabup/cawabup tetap antusias menjual personalitas, kapasitas, pengalaman, dan klaim dukungan. Masing-masing mengklaim punya kelebihan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Pilkada, apalagi untuk wilayah sekompleks Tangerang, suka atau tidak suka, adalah perebutan kekuasaan. Celakanya, kecenderungan kandidat memanfaatkan ormas sebagai mesin politik-di samping partai itu sendiri-semakin memperkuat kooptasi komunitas politik atas masyarakat sipil. Pada akhirnya, lagi-lagi rakyat harus menjadi korban. Sebab, kontrak sosial yang terjadi bukan antara rakyat dan kandidat kepala daerah, tetapi antara kandidat dan partai atau ormas.

Untuk mengukur sejauhmana akseptabilitas, kapabilitas, dan integritas cabup/cawabup yang akan memimpin Tangerang kedepan, JANGKAR PILKADA akan mempertemukan dan menguji komitmen mereka dihadapan para konstituennya melalui forum Debat Kandidat.

Tujuan

Mengukur apakah kandidat memiliki akseptabilitas dalam mengelola Tangerang ini. Biasanya tanpa akseptabilitas, pemerintahan akan mudah digoyang karena dianggap tidak memiliki legitimasi yang kuat. Jika akseptabilitas bisa dipenuhi, maka persoalan legitimasi dengan sendirinya bisa diatasi;
Menguji kecakapan memimpin dan membangun sinergi kandidat dengan berbagai elemen masyarakat yang lain sehingga terbentuk sebuah kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk tujuan ini, kandidat dituntut menunjukkan program yang riil dan terukur, sehingga publik dengan sendirinya bisa menilai tingkat kapabilitas kandidat;
Mengukur tingkat kelayakan kandidat berdasarkan program yang ditawarkan dan kecakapan yang dimiliki untuk mengelola dan menjalankan roda pemerintahan;
Melihat apakah kandidat memiliki integritas untuk berpegang teguh dan mematuhi moralitas politik, sehingga terjawab pertanyaan untuk apa serta untuk kepentingan siapa kekuasaan itu dijalankan. Pemerintahan yang tanpa integritas biasanya akan terus melanggengkan dan bahkan menumbuhsuburkan penyelewengan kekuasaan secara membabi buta. Integritas kandidat pada akhirnya akan menunjukkan seberapa besar komitmen mereka pada kepentingan publik.

V. PEMANTAUAN PRA DAN MASA KAMPANYE

Latar Belakang

Tentu, janji politik selalu manis. Tetapi semanis apa pun janji para cabup/cawabup, harus dibaca paling tidak dengan tiga perspektif. Pertama, politik adalah seni mengelola kepentingan dan kekuasaan, persoalan janjinya tak terpenuhi di kemudian hari, nanti akan ada argumentasi kekuasaan yang dibuat seolah-olah masuk akal. Kedua, janji politik harus dibaca sebagai alat penarik massa sehingga masyarakat harus bersikap antisipatif dan preventif supaya tidak terlalu kecewa ketika janji-janji itu tak kunjung datang untuk dieksekusi.

Ketiga, janji politik harus dibaca sebagai sebatas kehendak normatif sang cabup/cawabup. Persoalannya adalah, jajaran birokrasi sebagai para eksekutor di lapangan masih mengidap penyakit sebagai "raja" yang maunya dilayani dan bukan melayani. Ini persoalan riil yang tak mungkin dibersihkan dalam sekejap. Kekhawatiran atas ketiga hal diatas mendorong JANGKAR PILKADA melakukan pemantauan tidak hanya saat kampanye, namun juga pra- kampanye.

Aspek Pemantauan

Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye;
Pelibatan PNS dalam kegiatan-kegiatan yang berbau kampanye;
Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan kampanye;
Penyebaran isu negatif yang menyudutkan pasangan tertentu;
Pemasangan tanda gambar pada fasilitas umum yang merusak keindahan dan kebersihan;
Pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye;
Ketidakdisiplinan terhadap waktu kampanye;
Penggunaan media ajaran agama dengan mencantumkan foto calon;
Tidak dibersihkannya atribut-atribut kampanye setelah masa kampanye berakhir.

VI. PEMANTAUAN PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA

Latar Belakang

Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah putaran final dari rangkaian proses penyelenggaraan pilkada. Sudah barang tentu, para kandidat akan all out pada momen-momen terakhir ini, karena biasanya, disanalah kunci kemenangan terletak. Oleh karena dianggap sebagai momen penentuan, biasanya banyak kandidat melakukan manuver-manuver untuk meraih kemenangan, atau dikenal dengan istilah “bermain diujung”.

Mengantisipasi terjadinya kecurangan di momen yang menentukan ini, JANGKAR PILKADA akan mengerahkan seluruh kekuatan relawannya, dari mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai relawan tingkat Desa/Kelurahan. Dengan dukungan sekitar 1.800 orang relawan, JANGKAR PILKADA berupaya menutup celah-celah ‘permainan’ di titik-titik rawan kecurangan.

Aspek Pemantauan

Apakah kotak suara disegel dengan baik dan benar;
Kemungkinan kotak suara hanya disegel setelah pemungutan suara selesai dilakukan;
Kemungkinan pelanggaran lain seperti pelanggaran terhadap peraturan yang mengharuskan pemilih menunjukkan kartu pemilih dan surat undangan serta nama pemilih harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
Kemungkinan masih adanya pemilih yang hanya menunjukkan surat undangan karena tidak memiliki kartu pemilih;
Pemilih yang memilih di TPS lain hanya dengan menunjukkan surat undangan (tanpa surat keterangan);
Pemilih yang tidak mencelupkan jarinya dalam tinta setelah mencoblos;
Kemungkinan pelanggaran saat proses penghitungan suara;
Pemantauan terhadap kemungkinan adanya surat suara yang berlubang dua (coblos tembus).

VII. QUICK COUNT

Latar Belakang

Ada sejumlah alasan mengapa pemantauan lewat penghitungan cepat perlu dilakukan. Alasan pertama, memprediksi hasil pilkada. Penyampaian hasil pilkada secara cepat akan mengurangi potensi terjadinya iklim politik yang tidak menentu. Alasan kedua, mencegah terjadinya kecurangan. Jika dilakukan oleh lembaga yang kredibel dan hasilnya dipublikasikan secara luas, kecenderungan terjadi kecurangan dalam penghitungan suara oleh pihak berwenang dapat diketahui dengan segera.

Di beberapa negara, hasil penghitungan cepat telah membongkar terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara. Alasan ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada dan hasil akhir. Kesamaan hasil prediksi dan hasil faktual yang diperoleh dalam pilkada tidak saja akan meningkatkan kredibilitas lembaga survei, tetapi juga membuat hasil pilkada memiliki kualitas yang lebih baik dan keabsahan yang lebih tinggi.

Tujuan

Melaksanakan proses pencatatan hasil perolehan suara di ribuan TPS yang dipilih secara acak;
Memprediksi hasil pilkada berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini;
Memprediksi perolehan suara pilkada secara cepat sehingga dapat memverifikasi hasil resmi KPUD;
Mendeteksi dan melaporkan penyimpangan, atau mengungkapkan kecurangan;
Membangun kepercayaan atas kinerja penyelenggara pemilu dan memberikan legitimasi terhadap proses pemilu;

VIII. EVALUASI, REKOMENDASI & PEMBUBARAN TIM

Penutup

Dibalik gegap gempita harapan dan optimisme terhadap pilkada langsung oleh rakyat, tersembunyi banyak persoalan yang secara umum belum menjanjikan demokrasi dan tata-pemerintahan lokal yang lebih baik. Jika kita menyepakati bahwa hakikat otonomi daerah pada dasarnya adalah otonomi masyarakat dalam tata pemerintahan lokal, maka pilkada langsung merupakan suatu keniscayaan politik bagi bangsa ini. Begitu pula, jika agenda desentralisasi dan otonomi daerah dilihat dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa kita, maka pilkada langsung semestinya memberikan kontribusi yang juga besar terhadap hal itu.

Hanya saja persoalannya kemudian adalah, apakah format pilkada langsung yang telah bergulir sejak Juni 2005 memenuhi tuntutan praktik demokrasi yang substansial disatu pihak, dan desentralisasi serta otonomi daerah yang lebih berkualitas dilain pihak, tetap masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Dari segi demokrasi prosedural, pilkada langsung jelas merupakan suatu tahap kemajuan baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru. Hanya saja format pilkada ini ternyata masih menyimpan berbagai persoalan krusial, baik dari aspek esensi pilkada langsung, distorsi kewenangan dan regulasi, tumpang-tindih kelembagaan, dan problem legitimasi.

Sebagai langkah penutup dari rangkaian kegiatan pemantauannya, JANGKAR PILKADA akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik terhadap proses penyelenggaraan pilkada maupun terhadap kinerja JANGKAR PILKADA secara internal. Evaluasi ini kemudian akan menghasilkan rekomendasi yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan demokrasi kedepan. Disamping melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi, seiring dengan berakhirnya tahapan-tahapan pilkada, JANGKAR PILKADA juga secara resmi akan membubarkan Tim Relawannya sebagai Jaringan Pemantau.

Teguhkan Demokrasi Bebaskan Rakyat Memilih

2008-02-08T00:43:00.000-08:00

PILKADA TANGERANG DISINYALIR RAWAN KECURANGAN
MAHASISWA DAN RAKYAT BERSATU AYO AWASI PILKADA !!

Pilkada merupakan sebuah pesta demokrasi milik rakyat. Apapun pilihan rakyat adalah hak politik mereka yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, dengan alasan apapun. Proses demokrasi tidak boleh terkotori dengan tindakan kekerasan baik berbentuk kekerasan fisik maupun kekerasan moral berupa pemaksaan, ancaman, atau intimidasi yang sama sekali tidak menghargai hak asasi manusia.

Bebaskan rakyat untuk menjatuhkan pilihan pada calon terbaik bagi mereka tanpa paksaan. Wujudkan Pilkada benar-benar sebagai pesta demokrasi untuk rakyat. Bila anda dipaksa untuk memilih atau menemui tindakan intimidasi politik selama proses Pilkada, Lawan atau laporkan pada kami.

APA ITU JANGKAR PILKADA ?

Jaringan Karang Taruna Pemantau Pilkada (JANGKAR PILKADA) adalah lembaga terakreditasi yang dibentuk untuk mengawasi Pilkada Tangerang 2008. Melalui JANGKAR PILKADA diharapkan rakyat dapat memperoleh media untuk menuntut terlaksananya Pilkada yang bersih, jujur, adil, dan demokratis bila memang Pilkada sudah menjadi sebuah keniscayaan. Namun JANGKAR PILKADA tidak sekedar hadir dalam kerja praktis pengawasan saja, JANGKAR PILKADA juga hadir dalam rangka upaya pendidikan dan penyadaran politik rakyat yang telah sekian lama dimatikan.

JANGKAR PILKADA ingin berperan dalam upaya membangun infrastruktur politik yang akomodatif terhadap aspirasi rakyat, yang dalam tingkat praktik sekarang ini adalah melalui agenda Pilkada. Terlepas dari dua mainstream utama di tingkat wacana publik, yaitu setuju atau tidak setuju terhadap Pilkada, JANGKAR PILKADA hadir dan dipersembahkan untuk Tangerang yang lebih demokratis dan berkedaulatan rakyat. JANGKAR PILKADA mengajak mahasiswa dan rakyat yang peduli pada proses peneguhan demokrasi di Kabupaten Tangerang untuk bergabung menjadi sukarelawan pemantau Pilkada 2008.

LANDASAN PEMIKIRAN

Pilkada sebagai salah satu bentuk pengakuan hak-hak rakyat, dalam prakteknya ternyata masih jauh dari gagasan ideal. Realitas di atas melahirkan sebuah tuntutan untuk membentuk sebuah institusi pemantau yang bukan sekadar menjadi pencatat jalannya pilkada semata. Tapi benar-benar mampu menjadi alat penyadar rakyat akan kebutuhan pilkada yang jujur, adil, bebas dan menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi yang tertinggi. Atas dasar kebutuhan itulah JANGKAR PILKADA dibentuk.

Melalui pemantauan dan kajian-kajian kritis, JANGKAR PILKADA membantu memberikan penyadaran kepada rakyat yang saat ini terilusi oleh maraknya partai sebagai salah satu bentuk penonjolan euforia. Penyadaran yang dimaksud lebih kepada bentuk konkrit yang bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat yang selama ini tidak dilakukan oleh pemantau, panwas atau Parpol sekalipun.

PRINSIP JANGKAR PILKADA

Menjaga Netralitas dan Independensi.
Bersifat Obyektif.
Memberikan kesadaran politik kepada rakyat.
Faktual, Murni, dan Analitis.
Menjaga komitmen tegaknya demokrasi.

SIFAT DAN TUJUAN

JANGKAR PILKADA bersifat independen, tidak berpihak pada satu golongan atau partai politik tertentu. Keberpihakan JANGKAR PILKADA adalah pada kedaulatan rakyat dan pada demokrasi sepenuh-penuhnya. JANGKAR PILKADA mempunyai tujuan:

Mendorong penegakan demokrasi melalui Pilkada yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil berlandaskan demokrasi sepenuh-penuhnya.
Memantau pelaksanaan Pilkada Januari 2008 dan melaporkannya ke publik melalui media intern maupun ekstern yang ada di masyarakat sebagai salah satu upaya pressure terhadap infrastruktur politik agar memberikan komitmennya pada kedaulatan rakyat dan demokrasi.
Memantau pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pilkada Januari 2008.
Memantau dan menilai tanggung jawab penyelenggara Pilkada.
Memantau dan menilai tanggung jawab kandidat beserta afiliasinya.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Disamping mempunyai target kerja secara umum seperti tercantum di tujuan, JANGKAR PILKADA juga menyelenggarakan Kegiatan-kegiatan lain, yaitu:

Training pemantau Pilkada.
Pendidikan & Penyadaran Politik.
Diskusi dan kajian.
Advokasi.
Debat Kandidat.
Hitungan Cepat (Quick Count).

SERUAN JANGKAR PILKADA

Pilkada dalam logika dan alam demokrasi memang diyakini sebagai sarana yang paling baik dalam melembagakan partisipasi politik rakyat. Namun dalam situasi bangunan dan infrastruktur politik yang jauh dari ruh demokrasi apakah Pilkada dapat mewujudkan harapan tersebut? Dalam konteks perpolitikan indonesia sangat sulit untuk memberikan sebuah jawaban yang tegas. Karena itu JANGKAR PILKADA mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tangerang untuk:

Berpihak pada kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi sepenuh- penuhnya.
Mewaspadai semua pihak baik berupa golongan, orang-perorang, maupun partai politik yang mempraktekkan Black Campaign dan membodohi rakyat dengan Money Politics.
Mewaspadai netralitas Aparat Keamanan, perangkat Hukum dan jajaran birokrasi dalam semua tahapan Pilkada 2008.
Mewaspadai semua kemungkinan kecurangan yang dapat timbul dalam Pilkada 2008, baik kecurangan yang mungkin datang dari penyelenggara, dari birokrasi, maupun dari partai politik.

Jika Anda Dipaksa atau Diintimidasi Selama Pilkada, LAWAN !!

Jika anda ingin terlibat dalam proses penegakan demokrasi di Kabupaten Tangerang, bergabunglah menjadi Relawan JANGKAR PILKADA.

Bagaimana caranya? Untuk menjadi sukarelawan JANGKAR PILKADA anda harus :

Berusia minimal 17 tahun.
Bukan pengurus sebuah partai politik.
Tidak berafiliasi dengan salahsatu peserta Pilkada.
Mempunyai komitmen pada kedaulatan rakyat dan demokrasi sepenuh- penuhnya.
Bersedia menjalankan tugas pemantauan secara sukarela & tanpa imbalan.