I. PENGANTAR
Tanpa terasa, Pilkada Kabupaten Tangerang tinggal menunggu hitungan hari, sebuah perjalanan panjang yang cukup melelahkan telah dilalui oleh para stakeholders pilkada dalam menjalani setiap tahapan-tahapan pilkada demi tegak dan terwujudnya kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Tangerang ini.
JANGKAR PILKADA dengan segala keterbatasannya selalu berupaya memberikan informasi secara transparan kepada rakyat. Informasi yang berdasar pada fakta di lapangan -baik melalui wawancara, investigasi maupun laporan langsung narasumber- tentu tetap berlandas pada prinsip JANGKAR PILKADA; Obyektif, Independen, Netral, Faktual, dan Analitis. Sehingga hasil yang diperoleh dapat mendorong rakyat pada sebuah kesadaran sejati.
Disamping memberikan laporan dan informasi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, kami juga menyajikan wacana kepada masyarakat dengan kajian-kajian kritis terhadap setiap pelanggaran. Melalui pemantauan dan kajian-kajian kritis ini kami mencoba memberikan penyadaran dan pendidikan politik riil dalam bentuk yang lebih konkrit kepada rakyat yang selama ini tidak dilakukan oleh Pemantau, Panwas atau Parpol sekalipun.
II. KEGIATAN INTERNAL
Sepanjang bulan Desember ini, JANGKAR PILKADA semakin intens melakukan konsolidasi jaringan. Hal ini dianggap penting mengingat beberapa hari lagi Pilkada sudah memasuki tahapan pelaksanaan kampanye yang diindikasikan akan diwarnai banyak pelanggaran sehingga menuntut kinerja relawan pemantau harus dimaksimalkan.
Penguatan Jaringan dan konsolidasi internal salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan ”Pembekalan dan Penguatan Kapasitas Relawan” yang digelar pada tanggal 22-23 Desember 2007.
III. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN
Kegiatan Pemantauan yang dilakukan JANGKAR PILKADA selama Bulan Desember ini masih di konsentrasikan pada seputar kegiatan para kandidat beserta afiliasinya. Kendati begitu, kegiatan lembaga penyelenggara seperti KPUD dan Panwas juga tak urung menyita perhatian dan menjadikan catatan tersendiri bagi kami. Beberapa hal yang dapat kami tengarai sebagai ”Pelanggaran Pilkada” selama bulan desember ini antara lain:
1. Politisasi Birokrasi makin KUAT.
Sebagaimana laporan-laporan sebelumnya, ”Pelanggaran Pilkada” masih diwarnai dengan terlibatnya unsur Kepala Desa/Lurah dalam beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan Kampanye. Hal yang paling mengundang keprihatinan JANGKAR adalah kian vulgarnya para birokrat terlibat dalam dukung-mendukung Calon Bupati/Calon Wakil Bupati. Dari catatan relawan kami menyebutkan bahwa banyak Aparat Pemkab Tangerang, termasuk para Camat dan Lurah terlibat mendukung pasangan ISMET-RANO. Sementara itu, seolah tak mau kalah, Aparat Pemprov Banten yang berdomisili di Kab. Tangerang bersama para Kepala Desa juga terlibat mendukung pasangan JAZULI-AIRIN.
2. Oknum PPK dan PANWAS terlibat Dukung-mendukung.
Hingar-bingar kegiatan para Calon ternyata mengundang selera oknum PPK dan PANWAS untuk terlibat meski secara sembunyi-sembunyi. Keterlibatan unsur yang seharusnya netral dan independen ini juga didorong oleh ulah para simpatisan calon yang berupaya melibatkan para penyelenggara pilkada ini. Dampaknya, dari catatan kami ditengarai ada oknum PPK/PPS dan PANWAS di beberapa kecamatan yang terlibat dalam dukung-mendukung, baik kepada pasangan ISMET-RANO maupun pasangan JAZULI-AIRIN.
3. ”Kampanye Terselubung” para kandidat.
Dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Kab. Tangerang Nomor 05 Tahun 2007 dikatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan pasangan calon untuk meyakinkan pemilih, memperoleh dukungan, menawarkan visi-misi dan program, baik secara tertulis maupun lisan dapat dikategorikan sebagai kampanye. Sementara pada Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa segala kegiatan pasangan calon dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.
Nampaknya hal ini terlupakan atau sengaja diabaikan oleh para kandidat. Buktinya, tanggal 24 Desember 2007 cawabup RANO KARNO menghadiri sebuah acara di Desa Bojong sementara dua hari sebelumnya, cawabup AIRIN RACHMI DIANY juga melakukan kegiatan yang sama di Desa Mekar Bakti Kec. Panongan.
4. JANGKAR PILKADA dipolitisir
Sebuah sumber relawan kami menyebutkan bahwa pihak tertentu telah mencetak ratusan helai spanduk yang menyindir netralitas birokrasi dengan mengatasnamakan JANGKAR PILKADA. Oleh karena kami tidak pernah berkoordinasi dengan pihak manapun untuk membuat spanduk tersebut maka kami perlu melaporkan hal ini kepada KPUD dan PANWAS.
Selanjutnya, Tim Investigasi yang telah kami bentuk saat ini tengah menelusuri kebenaran dan asal muasal spanduk tersebut. Kepada semua Pihak kami tegaskan bahwa: JANGKAR PILKADA tidak pernah membuat spanduk dan/atau berkoordinasi dengan pihak manapun untuk membuat spanduk-spanduk yang mengatasnamakan JANGKAR PILKADA.
IV. ANALISA PELANGGARAN
Kekhawatiran akan kecurangan serta dominasi dan campur tangan pemerintah dalam proses Pilkada kian menampakkan wujud nyatanya. Keadaan ini akan semakin menguak luka lama di mana campur tangan pemerintahan dalam proses Pemilu selama rezim orde baru begitu dominan, sehingga Pemilu tak lebih hanyalah merupakan usaha pemantapan serta pelanjutan terhadap kekuasaan yang ada. Lebih jauh lagi, dua pasangan calon yang masing-masing punya kekuatan ditingkat birokrasi juga semakin bebas menabrak rambu-rambu demokrasi, etika dan moral berpolitik pun kian terabaikan.
Disadari atau tidak, perilaku para elit ini telah memberikan sinyal kepada kita semua bahwa kekuatan manapun yang akan memimpin Tangerang kedepan tidak banyak menjanjikan perubahan dan perbaikan bagi tatanan kehidupan masyarakat. Persoalannya adalah; Sanggupkah semua elemen demokrasi di tingkat lokal siap menata diri dan menghilang perilaku-perilaku anti-demokrasi guna membangun semangat democratic civility (keadaban demokrasi) untuk mewujugkan pilkada demokratis guna menjaring kepala daerah berkualitas dalam rangka melanjutkan Governance Reform?.
IV. KESIMPULAN & PENUTUP
Berangkat dari kondisi dan kenyataan yang kami paparkan diatas, maka kami JANGKAR PILKADA menilai bahwa jika kita tidak mampu meletakkan konflik sebagai bahan ajar, keluar dari konflik pribadi, dan memikirkan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat, maka dapat dikatakan fase pemilihan Bupati/Wakil Bupati kali ini masih dalam tahap ABG.
Sangat disesalkan karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan negara. Agar ketidaksempurnaan sistem politik kita, tidak berarti kesia-siaan dalam menjalankan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, maka sejak awal proses pemilihan ini perlu selalu mengisyaratkan kepentingan warga Tangerang. Jika tidak, maka nasib politik (elit) kita hanya kembali jatuh bangun dalam pelukan pantun jenaka ini: gajah bercinta atau berkelahi, bagi rumput tidak ada bedanya.
Tangerang, 26 Desember 2007
Pemantau JANGKAR PILKADA
Gatot Yan. S
Direktur Eksekutif
Tanpa terasa, Pilkada Kabupaten Tangerang tinggal menunggu hitungan hari, sebuah perjalanan panjang yang cukup melelahkan telah dilalui oleh para stakeholders pilkada dalam menjalani setiap tahapan-tahapan pilkada demi tegak dan terwujudnya kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Tangerang ini.
JANGKAR PILKADA dengan segala keterbatasannya selalu berupaya memberikan informasi secara transparan kepada rakyat. Informasi yang berdasar pada fakta di lapangan -baik melalui wawancara, investigasi maupun laporan langsung narasumber- tentu tetap berlandas pada prinsip JANGKAR PILKADA; Obyektif, Independen, Netral, Faktual, dan Analitis. Sehingga hasil yang diperoleh dapat mendorong rakyat pada sebuah kesadaran sejati.
Disamping memberikan laporan dan informasi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, kami juga menyajikan wacana kepada masyarakat dengan kajian-kajian kritis terhadap setiap pelanggaran. Melalui pemantauan dan kajian-kajian kritis ini kami mencoba memberikan penyadaran dan pendidikan politik riil dalam bentuk yang lebih konkrit kepada rakyat yang selama ini tidak dilakukan oleh Pemantau, Panwas atau Parpol sekalipun.
II. KEGIATAN INTERNAL
Sepanjang bulan Desember ini, JANGKAR PILKADA semakin intens melakukan konsolidasi jaringan. Hal ini dianggap penting mengingat beberapa hari lagi Pilkada sudah memasuki tahapan pelaksanaan kampanye yang diindikasikan akan diwarnai banyak pelanggaran sehingga menuntut kinerja relawan pemantau harus dimaksimalkan.
Penguatan Jaringan dan konsolidasi internal salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan ”Pembekalan dan Penguatan Kapasitas Relawan” yang digelar pada tanggal 22-23 Desember 2007.
III. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN
Kegiatan Pemantauan yang dilakukan JANGKAR PILKADA selama Bulan Desember ini masih di konsentrasikan pada seputar kegiatan para kandidat beserta afiliasinya. Kendati begitu, kegiatan lembaga penyelenggara seperti KPUD dan Panwas juga tak urung menyita perhatian dan menjadikan catatan tersendiri bagi kami. Beberapa hal yang dapat kami tengarai sebagai ”Pelanggaran Pilkada” selama bulan desember ini antara lain:
1. Politisasi Birokrasi makin KUAT.
Sebagaimana laporan-laporan sebelumnya, ”Pelanggaran Pilkada” masih diwarnai dengan terlibatnya unsur Kepala Desa/Lurah dalam beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan Kampanye. Hal yang paling mengundang keprihatinan JANGKAR adalah kian vulgarnya para birokrat terlibat dalam dukung-mendukung Calon Bupati/Calon Wakil Bupati. Dari catatan relawan kami menyebutkan bahwa banyak Aparat Pemkab Tangerang, termasuk para Camat dan Lurah terlibat mendukung pasangan ISMET-RANO. Sementara itu, seolah tak mau kalah, Aparat Pemprov Banten yang berdomisili di Kab. Tangerang bersama para Kepala Desa juga terlibat mendukung pasangan JAZULI-AIRIN.
2. Oknum PPK dan PANWAS terlibat Dukung-mendukung.
Hingar-bingar kegiatan para Calon ternyata mengundang selera oknum PPK dan PANWAS untuk terlibat meski secara sembunyi-sembunyi. Keterlibatan unsur yang seharusnya netral dan independen ini juga didorong oleh ulah para simpatisan calon yang berupaya melibatkan para penyelenggara pilkada ini. Dampaknya, dari catatan kami ditengarai ada oknum PPK/PPS dan PANWAS di beberapa kecamatan yang terlibat dalam dukung-mendukung, baik kepada pasangan ISMET-RANO maupun pasangan JAZULI-AIRIN.
3. ”Kampanye Terselubung” para kandidat.
Dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Kab. Tangerang Nomor 05 Tahun 2007 dikatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan pasangan calon untuk meyakinkan pemilih, memperoleh dukungan, menawarkan visi-misi dan program, baik secara tertulis maupun lisan dapat dikategorikan sebagai kampanye. Sementara pada Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa segala kegiatan pasangan calon dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.
Nampaknya hal ini terlupakan atau sengaja diabaikan oleh para kandidat. Buktinya, tanggal 24 Desember 2007 cawabup RANO KARNO menghadiri sebuah acara di Desa Bojong sementara dua hari sebelumnya, cawabup AIRIN RACHMI DIANY juga melakukan kegiatan yang sama di Desa Mekar Bakti Kec. Panongan.
4. JANGKAR PILKADA dipolitisir
Sebuah sumber relawan kami menyebutkan bahwa pihak tertentu telah mencetak ratusan helai spanduk yang menyindir netralitas birokrasi dengan mengatasnamakan JANGKAR PILKADA. Oleh karena kami tidak pernah berkoordinasi dengan pihak manapun untuk membuat spanduk tersebut maka kami perlu melaporkan hal ini kepada KPUD dan PANWAS.
Selanjutnya, Tim Investigasi yang telah kami bentuk saat ini tengah menelusuri kebenaran dan asal muasal spanduk tersebut. Kepada semua Pihak kami tegaskan bahwa: JANGKAR PILKADA tidak pernah membuat spanduk dan/atau berkoordinasi dengan pihak manapun untuk membuat spanduk-spanduk yang mengatasnamakan JANGKAR PILKADA.
IV. ANALISA PELANGGARAN
Kekhawatiran akan kecurangan serta dominasi dan campur tangan pemerintah dalam proses Pilkada kian menampakkan wujud nyatanya. Keadaan ini akan semakin menguak luka lama di mana campur tangan pemerintahan dalam proses Pemilu selama rezim orde baru begitu dominan, sehingga Pemilu tak lebih hanyalah merupakan usaha pemantapan serta pelanjutan terhadap kekuasaan yang ada. Lebih jauh lagi, dua pasangan calon yang masing-masing punya kekuatan ditingkat birokrasi juga semakin bebas menabrak rambu-rambu demokrasi, etika dan moral berpolitik pun kian terabaikan.
Disadari atau tidak, perilaku para elit ini telah memberikan sinyal kepada kita semua bahwa kekuatan manapun yang akan memimpin Tangerang kedepan tidak banyak menjanjikan perubahan dan perbaikan bagi tatanan kehidupan masyarakat. Persoalannya adalah; Sanggupkah semua elemen demokrasi di tingkat lokal siap menata diri dan menghilang perilaku-perilaku anti-demokrasi guna membangun semangat democratic civility (keadaban demokrasi) untuk mewujugkan pilkada demokratis guna menjaring kepala daerah berkualitas dalam rangka melanjutkan Governance Reform?.
IV. KESIMPULAN & PENUTUP
Berangkat dari kondisi dan kenyataan yang kami paparkan diatas, maka kami JANGKAR PILKADA menilai bahwa jika kita tidak mampu meletakkan konflik sebagai bahan ajar, keluar dari konflik pribadi, dan memikirkan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat, maka dapat dikatakan fase pemilihan Bupati/Wakil Bupati kali ini masih dalam tahap ABG.
Sangat disesalkan karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan negara. Agar ketidaksempurnaan sistem politik kita, tidak berarti kesia-siaan dalam menjalankan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, maka sejak awal proses pemilihan ini perlu selalu mengisyaratkan kepentingan warga Tangerang. Jika tidak, maka nasib politik (elit) kita hanya kembali jatuh bangun dalam pelukan pantun jenaka ini: gajah bercinta atau berkelahi, bagi rumput tidak ada bedanya.
Tangerang, 26 Desember 2007
Pemantau JANGKAR PILKADA
Gatot Yan. S
Direktur Eksekutif
